Pangkalpinang, Asatu Online– Belasan tahun dibiarkan telantar dan tidak terawat, aset potensial milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, Taman Mandara, akhirnya mulai disentuh. Walikota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, memimpin langsung aksi gotong royong bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membersihkan kawasan yang berada di pusat kota tersebut.
Langkah ini diambil sebagai respons atas mandeknya pemanfaatan ruang publik yang seharusnya bisa menjadi urat nadi aktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi lokal.
”Taman Mandara ini sudah lama bertahun-tahun, sudah hampir belasan tahun tidak terawat. Padahal, aset ini sangat potensial,” ujar Prof. Saparudin di sela-sela kegiatan gotong royong kepada awak media.
Pemerintah Kota Pangkalpinang merencanakan area ini akan dikembalikan fungsinya sebagai ruang publik yang representatif. Fasifikasi dasar seperti jogging track yang sudah ada akan dioptimalkan kembali agar masyarakat bisa memanfaatkannya untuk olahraga, seperti lari pagi dan aktivitas fisik lainnya.
Lebih dari sekadar tempat olahraga, kawasan ini akan diproyeksikan menjadi salah satu taman kota hijau.
”Kita akan jadikan ini salah satu taman kota dengan ditanami pohon-pohon rindang. Berfungsi sebagai ruang publik bagi masyarakat, sehingga mereka bisa menikmati atau mengadakan kegiatan-kegiatan di sini,” jelas Walikota.
Disinggung mengenai lambatnya perkembangan Taman Mandara mengingat lokasinya yang sangat strategis di pusat kota namun sepi peminat investasi muncul dugaan adanya ganjalan terkait status hukum tanah. Menjawab hal tersebut, Prof. Saparudin menegaskan bahwa persoalan legalitas lahan sebenarnya sudah selesai
”Lahan ini sudah sertifikat. Artinya, sudah sah milik Pemkot Pangkalpinang,” tegasnya menepis isu miring terkait sengketa lahan yang selama ini diduga membuat investor enggan masuk.
Ia juga membeberkan bahwa pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan pihak ketiga untuk menyuntikkan modal di kawasan tersebut dalam waktu dekat.
”Insya Allah nanti investornya sudah kita siapkan. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, mungkin tahun depan sudah bisa mulai membangun di sini,” ungkap Saparudin optimis.
Selain pembangunan fisik, kolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta organisasi kepemudaan menjadi target berikutnya. Selama ini, pusat keramaian dan festival UMKM selalu bertumpu di kawasan Alun-Alun Taman Merdeka (ATM) atau rumah dinas Walikota. Ke depan, Pemkot berencana memecah konsentrasi massa ke Taman Mandara.
”Ke depan, UMKM ini akan kita tempatkan di satu area yang memang sudah kita persiapkan. Mereka nanti berjualan di situ. Harapan kita, para pemuda dari berbagai organisasi bisa mengadakan event, kegiatan olahraga, atau perlombaan di daerah ini agar kembali ramai,” tuturnya.
Namun, rencana besar ini membentur tembok keluhan dari para penggerak organisasi dan pelaku acara lokal. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, salah satu alasan utama enggannya promotor membuat acara di Taman Mandara adalah tingginya tarif retribusi atau sewa lahan yang dinilai mencekik, berbeda dengan fasilitas publik lainnya yang lebih ramah kantong.
Menanggapi keluhan terkait mahalnya biaya sewa lahan di Taman Mandara, Walikota mengaku akan melakukan peninjauan ulang terhadap regulasi tarif yang berlaku agar tidak memberatkan masyarakat yang ingin menghidupkan kawasan tersebut.
”Nanti kita lihat, saya belum tahu pasti berapa (tarif) yang di sini ya. Kalau yang di Taman Merdeka kan sudah ramai. Kita akan lihat dan evaluasi lagi yang di sini (Taman Mandara),” pungkasnya menutup wawancara.
