Bangka, Asatu Online— DPRD Kabupaten Bangka menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi, S.IP., M.AP. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bangka Fery Insani, S.E., M.M., Wakil Bupati Bangka Syahbudin, S.IP., M.Trip., Wakil Ketua II DPRD Bangka M. Taufik Koriyanto, S.H., M.H., jajaran Forkopimda, Plt. Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, camat, lurah, Dharma Wanita, Paskibraka, insan pers serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Jumadi mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari bangsa lain. Kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang yang dibayar dengan darah, pengorbanan jiwa dan harta para pejuang.
Menurutnya, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan secara seremonial.
“Semangat para pejuang bangsa harus menjadi energi bagi kita untuk terus mengisi kemerdekaan dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai,” tegasnya.
Jumadi menekankan, makna kemerdekaan tidak sebatas terbebas dari penjajahan secara fisik. Kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui tanggung jawab moral, keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak masyarakat secara adil.
Ia menilai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini semakin kompleks. Perubahan teknologi, arus informasi dan globalisasi membawa peluang sekaligus ancaman yang harus dihadapi dengan kesiapan.
“Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pada disinformasi, informasi palsu serta kejahatan siber,” ujarnya.
Tak hanya itu, derasnya arus globalisasi membuat batas antarnegara semakin tipis. Pertukaran informasi, produk, budaya hingga pemikiran berlangsung begitu cepat.
Kondisi tersebut, kata Jumadi, harus disikapi secara bijak. Masuknya berbagai ideologi dan pengaruh dari luar tidak boleh sampai mengikis nilai-nilai luhur bangsa maupun mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri. Penguatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi salah satu benteng penting dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan bangsa.
“Kedaulatan adalah kemampuan bangsa untuk mengatur pemerintahan, wilayah dan rakyatnya secara mandiri serta bebas dari intervensi negara lain,” katanya.
Jumadi juga menyoroti pentingnya kedaulatan pangan sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan nasional. Menurutnya, ketahanan dan kedaulatan pangan harus mampu bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut dinilai sejalan dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat Bangka untuk tidak sekadar menjadi penonton dalam pembangunan. Setiap orang, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi sesuai profesi, tugas dan fungsinya masing-masing.
“Melalui profesi, tugas dan fungsi kita masing-masing, mari bersama-sama menjaga kedaulatan bangsa demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
