Caption: Gedung DPP PKS
Jakarta, Asatu Online — Polemik kepemimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) memasuki babak baru. Garda Pelawan Korupsi (GALAKSI) Bandung Barat menyatakan siap membawa aspirasi mereka ke tingkat nasional apabila Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak segera merespons tuntutan evaluasi terhadap Mahdi selaku pimpinan DPRD KBB.
Koordinator GALAKSI Bandung Barat, Ikhwan Verousetiawan, yang akrab disapa Abah Acil, menilai terdapat sejumlah persoalan dalam kepemimpinan Mahdi yang perlu mendapatkan evaluasi serius. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena berpotensi memengaruhi hubungan kerja antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah.
“Kita tidak boleh membiarkan Bandung Barat tersandera oleh persoalan kepemimpinan. Ketika fungsi pimpinan legislatif tidak berjalan maksimal, dampaknya dapat dirasakan masyarakat. PKS harus mengambil langkah tegas dan melakukan evaluasi secara objektif,” tegas Ikhwan, Sabtu (26/9/2026)
GALAKSI sebelumnya telah menyampaikan permohonan audiensi kepada DPW PKS Jawa Barat melalui surat Nomor 045/EXT/GALAKSI-KBB/IX/2026.
Dalam dokumen evaluasi yang disebut telah disampaikan tersebut, GALAKSI menyoroti tiga persoalan utama yang mereka kaitkan dengan kepemimpinan Mahdi.
Pertama, persoalan komunikasi dan kemitraan dengan birokrasi. GALAKSI menilai hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Daerah harus dijaga melalui komunikasi serta koordinasi yang efektif agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan stabil.
Kedua, persoalan mekanisme pengambilan keputusan. GALAKSI mempertanyakan sejumlah kebijakan yang menurut mereka tidak sepenuhnya mencerminkan hasil musyawarah kolektif-kolegial serta koordinasi antar-Alat Kelengkapan DPRD (AKD).
Ketiga, persoalan pengelolaan organisasi DPRD. GALAKSI menilai efektivitas pimpinan dalam mengelola rapat internal, tata tertib, serta kode etik lembaga perlu dievaluasi.
Namun, berbagai tudingan tersebut merupakan pandangan dan penilaian GALAKSI yang masih memerlukan klarifikasi serta tanggapan dari Mahdi maupun pihak DPRD KBB dan PKS.
Ikhwan menegaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan menggelar aksi di Jakarta apabila aspirasi yang telah disampaikan tidak memperoleh respons.
“Kalau DPW maupun DPP PKS lambat merespons dan enggan mendengar aspirasi masyarakat, GALAKSI siap datang ke Kantor DPP PKS Jakarta. Kami siap bertahan dan, kalau harus berkemah di sana, kami siap,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap internal partai dan pimpinan DPRD KBB berpotensi meluas dari tingkat daerah ke tingkat pusat.
Dukungan juga disampaikan Aliansi Aktivis Jawa Barat. Mereka menyatakan siap bergabung dalam penyampaian aspirasi GALAKSI apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian.
“Kami dari Aliansi Aktivis Jawa Barat berdiri di belakang perjuangan GALAKSI demi mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang lebih baik, bersih, dan berintegritas. Kami siap turun bersama menyampaikan aspirasi apabila tidak ada respons,” demikian pernyataan Aliansi Aktivis Jawa Barat.
Kini bola berada di tangan DPW dan DPP PKS untuk memberikan penjelasan dan merespons tuntutan tersebut. Publik KBB tentu menunggu apakah polemik ini akan diselesaikan melalui mekanisme internal partai dan kelembagaan DPRD atau justru berkembang menjadi aksi massa di Jakarta. (*)
