Caption : Bang Herman (Foto : Dok.pribadi)
Oleh: Bang Herman
Babel, Asatu Online – Nama Heliyana hari-hari ini bukan lagi dibicarakan karena prestasi atau program, melainkan karena bayang-bayang dua perkara hukum yang menggerus kewibawaan jabatannya. Posisi sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung perlahan berubah dari simbol kekuasaan menjadi kursi yang terus digoyang pertanyaan publik soal integritas.
Kasus dugaan penipuan terhadap sebuah hotel di Pangkalpinang yang kini disidangkan bukan sekadar persoalan transaksi. Bagi publik, perkara ini telah bermetamorfosis menjadi ujian moral: seberapa pantas seorang pejabat publik memegang kekuasaan jika urusan dasar tentang komitmen dan tanggung jawab finansial saja dipersoalkan.
Gelombang kedua datang dari dugaan penggunaan ijazah tidak sah. Ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi menyentuh jantung etik demokrasi. Dokumen pendidikan adalah fondasi legalitas pencalonan. Ketika fondasi itu goyah, seluruh bangunan legitimasi jabatan ikut terancam runtuh.
Yang membuat publik semakin gusar adalah atmosfer tidak nyaman di sekitar proses hukum. Munculnya kelompok-kelompok tak dikenal di sekitar pengadilan dan ruang publik memunculkan kecurigaan adanya upaya pengaruh di luar mekanisme hukum. Jika hal ini benar terjadi, maka persoalan Heliyana telah melampaui ranah pribadi dan masuk ke wilayah “bahaya” bagi supremasi hukum.
Dalam demokrasi yang sehat, seorang pejabat tinggi seharusnya berdiri paling depan saat transparansi diuji, bukan justru bersembunyi di balik prosedur. Sayangnya, sejauh ini publik lebih banyak menyaksikan sikap defensif ketimbang keterbukaan. Sikap ini kian memperlemah kepercayaan kolektif terhadap institusi pemerintahan.
Di tengah badai ini, sikap Gubernur Bangka Belitung justru menjadi variabel penting yang masih menggantung. Diamnya pucuk pimpinan daerah bukan lagi dibaca sebagai kehati-hatian, tapi berpotensi ditafsirkan sebagai pembiaran. Dalam politik, diam tidak pernah netral, ia selalu mengandung makna.
Sebagai wartawan senior yang mengikuti denyut politik lokal sejak lama, saya melihat kasus ini sebagai titik kritis bagi etika kekuasaan di daerah. Publik tidak lagi menuntut sekadar klarifikasi, tetapi keberanian moral, mundur atau bertahan dengan beban bukti yang kian berat.
Kini pertanyaannya bukan lagi “apakah Heliyana bersalah?”, melainkan “berapa lama publik harus menunggu jawaban yang jujur?”. Karena dalam politik modern, kepercayaan tidak hancur oleh vonis, melainkan oleh keraguan yang dibiarkan tumbuh.
Tiga hal kini menjadi penentu: keberanian aparat menegakkan hukum tanpa intervensi, integritas elit politik menjaga jarak dari konflik kepentingan, dan ketegasan lembaga legislatif daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Jika tiga elemen itu gagal bekerja, maka yang tumbang bukan hanya satu nama, melainkan kepercayaan publik terhadap seluruh sistem.
Dan pada titik inilah, pertanyaan tentang masa depan Heliyana berubah menjadi pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah kita masih punya keberanian untuk membersihkan politik lokal dari kompromi-kompromi gelap?
Jawabannya akan segera kita dapatkan. Bukan dari panggung politik, melainkan dari ruang-ruang sidang dan keberanian institusi hukum menolak tunduk pada tekanan.
*Bang Herman adalah Pemred Asatu Online**
