Ketua DPW ALUN Aceh Prihatin Musibah Banjir di Aceh Tengah dan Lhokseumawe, Desak Pemerintah Bergerak Cepat

Caption : Penampakan banjir di Lhokseumawe Aceh Tengah (Foto : A1)

Lhokseumawe, Asatu Online – Ketua DPW Apresiasi Lingkungan dan Hutan Indonesia (ALUN), Provinsi Aceh, Uriessamadin, S.Hut, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe. Curah hujan tinggi membuat sejumlah kawasan terendam dan memaksa warga mengungsi ke lokasi aman.

Uriessamadin menilai banjir yang terjadi sejak beberapa hari terakhir membutuhkan respon cepat dari pemerintah daerah, terutama dalam penanganan warga terdampak. Ia mengatakan bahwa situasi di lapangan membutuhkan kehadiran pemerintah secara langsung agar kebutuhan mendesak masyarakat bisa segera terpenuhi.

Menurutnya, sejumlah laporan yang masuk dari masyarakat menunjukkan masih adanya warga yang kesulitan mendapatkan bantuan logistik. Kondisi ini, kata Uriessamadin, tidak boleh dibiarkan berlarut, mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan.

“Pemerintah Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe harus segera mempercepat distribusi bantuan. Mulai dari makanan siap saji, selimut, obat-obatan, hingga kebutuhan bayi,” ujar Uriessamadin, Rabu (26/11).

Ia menegaskan, negara dan pemerintah daerah wajib hadir memberikan perlindungan dalam situasi bencana.

ALUN Aceh, lanjutnya, siap berkolaborasi jika pemerintah membutuhkan dukungan dalam pendataan maupun distribusi bantuan. Ia menilai penanganan bencana harus menjadi prioritas agar korban banjir tidak mengalami dampak lanjutan seperti penyakit maupun kekurangan logistik.

Uriessamadin juga mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan, termasuk normalisasi aliran sungai dan penataan kawasan rawan banjir. Menurutnya, penanganan pascabencana harus dibarengi langkah mitigasi agar kejadian serupa tak kembali berulang.

“Ini peringatan bagi kita semua. Musibah banjir harus ditangani cepat, tepat, dan berkelanjutan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dua kali—saat bencana dan saat menunggu bantuan,” pungkasnya. (*)

Penulis: A1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *