Caption: Acara kegiatan Sosialisasi Pos Bankum Kelurahan Menjelang dengan Pemateri dari Paralegal yang diisi oleh Rudy, ST, Deni Septiadi, ST, serta Nida Ayu Hasana, SH. (Ist)
Mentok, Asatu Online – Kelurahan Menjelang, Kecamatan Mentok, membuka akses bantuan hukum bagi masyarakat lemah melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Pos Bankum). Program ini disosialisasikan di ruang pertemuan kelurahan pada Rabu (20/8/2025).
Sosialisasi dihadiri Ketua RT dan RW, pengurus LPM, tokoh masyarakat, hingga staf kelurahan. Tiga paralegal hadir sebagai pemateri, yakni Rudy ST, Deni Septiadi ST, dan Nida Ayu Hasana SH.
Keberadaan Pos Bankum diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tujuannya, memberi akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk pendampingan hukum. Sementara peran paralegal diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021.
“Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Itu juga bagian dari perlindungan HAM,” kata Rudy dalam paparannya.
Meski begitu, Rudy menegaskan paralegal hanya berperan di ranah non-litigasi atau di luar pengadilan. Jika perkara masuk ke persidangan, pendampingan wajib berkolaborasi dengan advokat.
Menurut Rudy, kehadiran Pos Bankum penting karena banyak masalah hukum di masyarakat bisa diselesaikan di luar pengadilan. Salah satunya dengan pendekatan Restorative Justice, yakni penyelesaian yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.
“Manfaatnya besar, mulai dari efisiensi, gratis, menjaga keseimbangan, sampai merajut kembali silaturahmi antar pihak yang sempat bertikai. Proses ini juga melibatkan masyarakat sehingga penyelesaian lebih adil dan humanis,” jelas Rudy.
Dengan adanya Pos Bankum, diharapkan masyarakat kurang mampu bisa lebih mudah mengakses keadilan tanpa terbebani biaya dan proses hukum yang berbelit. (*)
