Caption : Foto bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf, bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., dalam Peringatan 2 Dekade (20 Tahun) Damai Aceh, di BMA, Jumat, 15 Agustus 2025.
Banda Aceh, Asatu Online – Perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005, kini genap berusia 20 tahun. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyebut capaian ini sebagai masa perdamaian terpanjang di dunia.
Pernyataan itu disampaikan Mualem—sapaan akrab Muzakir Manaf—dalam peringatan 2 Dekade Hari Damai Aceh di Balai Meuseuraya Aceh, Jumat (15/8/2025).
“Hari ini tepat 20 tahun perdamaian Aceh. Ini waktu yang panjang, kadang membosankan, kadang menggairahkan, penuh tantangan. Namun, jika dibandingkan dengan berbagai konflik di negara lain, ini adalah masa perdamaian terpanjang,” ujar Mualem.
Ia mencontohkan, sejumlah perjanjian damai di berbagai belahan dunia kerap berumur pendek. Mulai dari konflik India–Kashmir, Thailand–Pattani, hingga Filipina–Moro. “Banyak yang gagal di tengah jalan, tapi Aceh bisa bertahan dua dekade,” ujarnya.
Mualem menegaskan, dalam kurun dua dekade terakhir Aceh telah bertransformasi menjadi wilayah aman dan demokratis, bahkan termasuk salah satu daerah teraman di Indonesia. Kondisi ini, kata dia, menjadi fondasi penting bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Meski demikian, Mualem mengakui butir-butir perjanjian damai belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah pusat. “Baru sekitar 30 persen yang terealisasi. Tapi para kombatan GAM tetap menjaga perdamaian dengan ikhlas,” tegas mantan Panglima GAM tersebut.
Salah satu poin penting yang belum terealisasi adalah pengadaan lahan bagi mantan kombatan. Menurut Mualem, kendala ini kerap dipicu pergantian pejabat di tingkat kementerian, khususnya Menteri Pertanahan. “Setiap kali menteri berganti, kami harus menjelaskan ulang dari awal,” ujarnya.
Ia mengimbau para mantan kombatan untuk tetap bersabar. “Saya akan melakukan yang terbaik. Setelah ini, saya akan menghadap Presiden Prabowo untuk membicarakan poin-poin yang belum dilaksanakan,” kata Mualem.
Gubernur juga mengusulkan agar jika pengadaan lahan memakan waktu lama, pemerintah bisa mempertimbangkan pemberian dana abadi bagi mantan kombatan.
Dalam momen peringatan ini, Mualem mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjunjung nilai saling menghormati, menolak kekerasan, menghargai hukum dan adat, serta mengenang jasa para syuhada. “Mari bersatu membangun Nanggroe tercinta menuju kemakmuran dan kejayaan,” tutupnya.
Sebelumnya, Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, juga menyerukan agar peringatan 2 dekade damai menjadi titik balik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia meminta pimpinan eksekutif dan legislatif Aceh bekerja lebih terbuka dan transparan.
“Mari kita perkuat semangat kolektif, menjadikan Aceh berdaulat dalam damai, menuju Aceh yang sejahtera, kuat, dan bermartabat,” tegas Wali Nanggroe.
Puncak acara peringatan ditandai dengan pelepasan merpati putih di pelataran Balai Meuseuraya Aceh oleh Gubernur, Wali Nanggroe, dan unsur Forkopimda Aceh.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Plt Sekda Aceh M Nasir, Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal, Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, sejumlah mantan gubernur, perwakilan NGO, LSM, dan tamu undangan lainnya. (*)
