Fahrizal ( Foto : Ist)
Oleh: Fachrizal, masyarakat sipil Bangka
Bangka, Asatu Online – Atmosfer politik di Kabupaten Bangka tengah memanas. Kekisruhan mulai terasa, bukan karena rivalitas antarkandidat atau manuver politik para pendukung, melainkan justru bersumber dari lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka.
Kegaduhan ini dipicu oleh terbitnya dua keputusan berbeda dari KPU Bangka terhadap status pencalonan pasangan Rato-Ramadian. Ketidakkonsistenan ini menjadi bukti nyata ketidakbecusan dan buruknya profesionalisme para komisioner KPU dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
Sebagai lembaga yang dipercaya mengelola tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada), KPU seharusnya bertindak transparan, adil, dan konsisten. Alih-alih menjamin kepastian hukum dan integritas tahapan pilkada ulang, KPU justru menebar kebingungan dan menciptakan instabilitas sosial-politik.
Akibat langsung dari tindakan tidak profesional ini, pasangan Rato-Ramadian terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu Bangka. Ini mencerminkan tidak hanya kekecewaan kandidat, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap lembaga KPU Bangka.
Padahal, pilkada ulang ini seharusnya menjadi momentum pemulihan demokrasi di Kabupaten Bangka. Namun jika sejak awal sudah tercemar oleh keputusan yang inkonsisten dan dugaan ketidaknetralan, maka legitimasi hasil pilkada bisa diragukan oleh publik.
Kinerja para komisioner KPU Bangka saat ini patut dievaluasi secara serius. Terlihat jelas bahwa mereka tidak memiliki kapasitas memadai dalam menyelenggarakan proses demokrasi yang berkualitas. Sikap mereka cenderung sembrono, mengancam integritas pemilu itu sendiri.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dampak terburuknya adalah meningkatnya apatisme masyarakat terhadap pilkada. Ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara bisa menurunkan partisipasi pemilih secara drastis.
Padahal, partisipasi pemilih adalah salah satu indikator utama keberhasilan pilkada. Semakin tinggi angka pemilih yang berpartisipasi, semakin kuat pula legitimasi pemimpin yang terpilih. Sebaliknya, partisipasi yang rendah adalah sinyal bahwa masyarakat sudah kehilangan harapan pada proses politik.
Ke depan, masih banyak tahapan krusial yang akan dilalui dalam pilkada ulang ini. Salah satunya adalah debat kandidat. Publik menunggu sejauh mana KPU dapat menyelenggarakan debat yang berkualitas, berimbang, dan mencerminkan harapan masyarakat.
Kredibilitas debat publik akan sangat ditentukan oleh siapa perumus dan panelis yang dipilih KPU. Apakah mereka mewakili spektrum keilmuan dan kepentingan masyarakat Bangka secara utuh? Apakah panelisnya bebas dari konflik kepentingan? Ini harus dijawab secara terbuka oleh KPU.
Debat kandidat bukan sekadar formalitas. Ini adalah forum penting bagi masyarakat untuk menilai visi, misi, dan program kandidat secara langsung. Maka kualitas dan objektivitas forum ini sangat krusial dalam menentukan pilihan rasional pemilih.
Di sisi lain, KPU Bangka juga masih sangat lemah dalam menjalankan fungsi sosialisasi pilkada ulang. Minimnya informasi di masyarakat membuat banyak pemilih bingung soal tahapan, jadwal, hingga teknis pelaksanaan pilkada.
Jika sosialisasi tidak diperbaiki, maka potensi kesalahan administratif dan konflik pada hari pemungutan suara akan semakin besar. Lagi-lagi, ini adalah tanggung jawab mutlak dari komisioner KPU.
Kini, integritas para komisioner menjadi taruhan besar. Mereka sedang diuji, apakah mampu membuktikan profesionalisme dan netralitasnya, atau justru menambah daftar panjang penyelenggara pemilu yang gagal menjaga marwah demokrasi.
KPU Bangka harus menyadari bahwa publik mencatat setiap langkah mereka. Jika pilkada ulang kali ini kembali cacat dan tidak dipercaya masyarakat, maka konsekuensinya akan sangat serius bagi stabilitas politik daerah ke depan.
Semoga para komisioner KPU Bangka segera memperbaiki diri, menyadari tanggung jawab historisnya, dan memastikan bahwa pilkada ulang ini benar-benar menjadi pesta demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas tinggi. (*)
