Ketua Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (FPWI), Rukmana S.Pd.i (Foto : Ist)
Bekasi, Asatu Online– Ketua Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (FPWI), Rukmana S.Pd.I, menyebut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 di Jawa Barat sebagai sistem yang tidak efisien dan memalukan.
Pernyataan keras itu disampaikan Rukmana saat ditemui wartawan di kediamannya di Villa Gading Harapan 5, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (10/7/2025).
“SPMB tahun ini terlalu membuang-buang waktu, biaya, dan energi. Sistemnya berbelit-belit, dan banyak tahapan tidak perlu,” ujar Rukmana.
Ia menilai sistem yang dikelola Dinas Pendidikan Jawa Barat itu mencerminkan rendahnya dedikasi dan kemalasan birokrasi.
“Contohnya jalur prestasi, siswa harus unggah semua data pribadi, dokumen orang tua, surat pertanggungjawaban bermaterai dari RT, RW, bahkan lurah. Setelah lulus tes, mereka tetap diminta membawa lagi semua berkas fisik. Untuk apa?” tegasnya.
Rukmana menyebut ini sebagai bentuk maladministrasi digital. “Semua sudah online, tapi tetap diminta manual. Ini bukan era hybrid, ini era bingung sistem!”
Tak berhenti di situ, calon siswa juga diminta mengisi ulang surat pernyataan, formulir, dan dokumen lainnya, padahal semua telah diunggah dan diverifikasi saat awal pendaftaran.
“Ini hanya contoh kecil. Padahal ada kasus lebih parah. Seorang juara olimpiade olahraga dari Bandung tidak lolos seleksi, sementara anak pejabat dengan nilai biasa-biasa saja justru diterima,” bebernya.
Menurutnya, sistem yang buruk ini berpotensi melanggar asas keadilan dalam pendidikan. Bahkan, ada warga yang melayangkan somasi ke Dinas Pendidikan Kota Bandung karena anaknya yang berprestasi ditolak sekolah negeri.
Rukmana juga menyoroti kasus anak pemulung dari Bantar Gebang yang menulis surat terbuka kepada Gubernur Jabar karena ditolak sekolah negeri meski memiliki prestasi.
“Gubernur Dedi Mulyadi harus turun tangan. Jangan biarkan sistem ini jadi ajang pelanggengan birokrasi tak masuk akal,” tegas Rukmana. (*)
