Bogor, Asatuonline.id – Ketua Aktivis Lingkungan Hidup Indra, menilai KPK harus mengembangkan kasus OTT terhada Bupati Bogor, Ade Yasin.
Hal ini kalau kita melihat kasusnya, melibatkan Badan Pemeriksaan Daerah ( BPK ), artinya ada persoalan pada keuangan,” kata Indra melalui keterangan tertulis pada Asatuonline.id, Rabu (27/4)
“Menurutnya, banyak para pejabat dan kepala Daerah yang terjaring OTT KPK, baik dalam kasus Suap, gratifikasi dan lainya.”
Saya menduga, ini dampak dari kontestasi perpolitikan kita tidak sehat, dimana ketika seseorang kepala daerah ingin mencalonkan diri ada beberapa chos yang harus dikeluarkan kepada pihak external.
Sehingga memungkinkan terjadi hal – hal yang diluar aturan perundang – undangan, karna minimnya moral, sambungnya.
Padahal mereka saat menjabat sudah ada sumpah jabatan, namun dibutakan dengan keserakahan dan haus akan kekuasaan.
Menurutnya, untuk kedepan sebaiknya setiap instansi termasuk BPK harus ada badan independen untuk mengawasi LPJ di setiap kepala Dinas, guna menciptakan transparansi pengelolaan keuangan Daerah, tutur Indra..(*)
