Ketua Presidium Himpuni: Hindari Politisasi Riset

  • Bagikan

FGD Ipindo dan Himpuni yang diselenggarakan secara daring dan luring pada 18 Januari 2022 (Foto: Istimewa)

Jakarta, Asatu Online – Ketua Presidium Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) Akhmad Muqowam menyampaikan pandangan bahwa riset dan inovasi di Indonesia harus berjalan sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan profesionalitas untuk menghindari politisasi.

Pandangan tersebut disampaikan Akhmad Muqowam dalam kata sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) Ikatan Peneliti dan Inovator Pemerintahan Indonesia (Ipindo) bersama Himpuni yang diselenggarakan secara luring dan daring pada 18 Januari 2022 dengan mengambil tema “Integrasi riset dan inovasi menuju Indonesia maju”.

Narasumber daring pada FGD itu adalah Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Prof. Nizam. Hadir pula secara daring mantan Menristek era Presiden Abdurrahman Wahid yang juga Ketua Dewan Penasihat DPP Ipindo Muhammad AS Hikam dan Ketua Umum DPP Ipindo Hadi Supratikta serta sejumlah pengurus DPP Ipindo dan Himpuni.

Akhmad Muqowam lebih lanjut menyoroti posisi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang secara ex officio dijabat oleh Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasil (BPIP).

“Ruang objektif harus dicari untuk menghindari subjektivitas,” ujar pria yang pernah menjabat Wakil Ketua DPD RI 2018-2019 itu sambil mengingatkan agar BRIN tidak tajam ke bawah tumpul ke atas sehingga jauh dari nilai profesionalitas.

FGD Ipindo bersama Himpuni yang dimoderatori oleh Dirgantara Wicaksono (Koordinator Departemen Organisasi, Sinergi Kelembagaan, dan Jaringan DPP Ipindo yang juga CEO Guru Youtuber) itu berlangsung di Sekretariat Himpuni, Jl. Lembang No. 47, Menteng, Jakarta Pusat.

Sementara itu narasumber yang hadir secara luring yaitu Bambang Setiadi, mantan Kepala Dewan Riset Nasional (DRN); Tatang Muttaqin, Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek Bappenas; dan Tetty Desiarty Soemarso, anggota Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP).

FGD itu sendiri dilakukan dalam rangka menyiapkan kerangka kerjasama Ipindo dan Himpuni untuk menyelenggarakan Pekan Riset dan Inovasi (PRI) yang juga diharapkan didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta stakeholder lainnya. Disamping itu Himpuni juga akan menyelengggarakan Munas pada Februari 2022..(red)

Loading

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *