Jakarta, Asatu Online-Rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat RI yang di Wakili Wamen John Wempi Wetipo, SH, MH berserta Ketua Komite II DPD RI, berserta para Anggota DPD RI, di Gedung B DPD RI Senayan Jakarta, Rabu 19/01/2022.
Rapat ini membahas program kerja Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat 2022 di Daerah.
Program kerja Kementrian PUPR untuk 2022 sebagaimana mestinya disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tujuh Prioritas Nasional (PN).
Melalui beberapa penyesuaian program kerja maka pagu anggaran 2022 kementrian PUPR yang sudah di tetapkan adalah sebesar Rp100,59 Triliun. kemudian, pagu yang ditetapkan itu telah meliputi belanja operasional pegawai Rp3,12 Triliun, belanja operasional barang pegawai Rp12 Triliun , belanja operasional barang Rp2,51 Triliun, belanja operasional Barang Rp2,51 Triliun, anggaran pendidikan Rp4,56 Triliun dan belanja Non-operasional Rp90,40 Triliun.
Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementrian PUPR 2022, anggaran juga dialokasikan pambangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp41,23 Triliun, konektivitas sebesar Rp39,79 Triliun, permukiman sebesar Rp12,15 Triliun, perumahaan sebesar Rp5 Triliun, termasuk dukungan manejemen dan juga tugas teknis lainnya sebesar Rp2,15 Triliun.
Kementrian PUPR, juga melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan total pagu anggaran sebesar Rp13.91 Triliun. Program padat karya Tunai Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, swakelola dan kontraktual yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 661 Ribu orang. Hal ini memang sekali lagi berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional.
Sementara Alexander Fransicus Anggota DPD RI dapil Provinsi Bangka Belitung dalam kesempatan rapat kerja tersebut menyampaikan bahwa, di Kota Pangkalpinang ada beberapa jalan yang memiliki gorong- gorong kecil jembatanya juga kecil itu perlu dibongkar, tapi kata pak Walikota Pangkalpinang anggaranya sangat besar sehingga belum bisa mengcover.
“saya minta perhatianya pada menteri karena jembatan dan gorong-gorong itu sangat urgent keberdadaanya buat masyarakat Pangkalpinang,” jelas Alexander.
Alexander juga menanyakan Kepada Wakil Menteri PUPR masalah Jembatan Bahtera Sriwijaya. Diketahui antara Gubernur Bangka Belitung dengan Gubernur Sumatra Selatan sudah sepakat untuk mengupayakan jembatan tersebut bisa terealisasi.
“Kepada pak Wakil Menteri bisa menindaklanjuti Jembatan Bahtera Sriwijaya yang menghubungkan Bangka Belitung dengan Sumatra Selatan,” harapnya..(red)
