Jakarta, Asatu Online – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung mengusut tuntas dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Koba Tin senilai Rp112,5 miliar.
BPI KPNPA RI meminta penyidik tidak hanya berhenti pada penetapan dua pejabat Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tebet, Jakarta Selatan, yakni Eva Dwi Yuliani dan Marina sebagai tersangka. Seluruh pejabat BNI yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pencairan dan pengelolaan dana tersebut, termasuk pejabat di tingkat pusat, diminta turut diperiksa.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mengatakan pengusutan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri siapa saja yang mengetahui, menyetujui, memfasilitasi hingga memiliki kewenangan dalam proses pencairan dana jaminan pascatambang PT Koba Tin.
“Jangan hanya dua pejabat BNI yang dijadikan tersangka kemudian persoalan dianggap selesai. Kami mendesak Kejati Babel memeriksa seluruh pejabat BNI yang diduga terlibat, baik di Cabang Tebet maupun pejabat BNI Pusat. Harus ditelusuri siapa yang memberikan persetujuan, siapa yang mengetahui proses pencairan, dan siapa yang memiliki kewenangan dalam transaksi tersebut,” tegas Rahmad kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rahmad menilai, pencairan dana dengan nilai mencapai Rp112,5 miliar bukan persoalan kecil. Karena itu, penyidik harus mengungkap secara terang mekanisme pencairan, alur persetujuan, dokumen perbankan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam transaksi tersebut.
“Pertanyaannya, apakah pencairan dana sebesar itu hanya melibatkan dua orang? Apakah tidak ada pejabat lain yang mengetahui atau memiliki kewenangan memberikan persetujuan? Ini yang harus dibongkar. Jangan sampai ada pihak yang memiliki tanggung jawab justru luput dari pemeriksaan,” ujarnya.
Dia juga meminta Kejati Babel menelusuri aliran dana tersebut secara menyeluruh untuk memastikan siapa saja pihak yang menikmati atau memperoleh keuntungan dari dugaan penyimpangan dana jaminan pascatambang tersebut.
“Kami meminta kejaksaan berani mengusut sampai ke akar-akarnya. Kalau memang ditemukan keterlibatan pejabat lain, baik di tingkat cabang maupun pusat, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jangan ada yang dilindungi,” tambah Rahmad.
Baru Dua Pejabat BNI Terseret Kasus
Sebelumnya, Kejati Babel telah menetapkan dua pejabat BNI Cabang Tebet, Eva Dwi Yuliani dan Marina, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Koba Tin.
Keduanya menjalani pemeriksaan di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Babel pada Senin (12/10/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, keduanya didampingi tim penasihat hukum yang dipimpin advokat Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis.
Berdasarkan pantauan di lokasi, OC Kaligis keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.00 WIB. Namun, dia belum bersedia memberikan keterangan mengenai materi pemeriksaan kedua kliennya.
“Saya no comment dulu ya, masih pemeriksaan,” ujar OC Kaligis singkat kepada wartawan.
Dia membenarkan Eva dan Marina merupakan kliennya. OC Kaligis juga menyebut penunjukan dirinya sebagai penasihat hukum dilakukan atas permintaan pihak BNI dan kedua tersangka.
“Masak saya yang meminta. Pasti sana lah, BNI juga para tersangka yang meminta,” katanya.
Eva Pernah Diperiksa KPK dalam Kasus Nazaruddin
Nama Eva Dwi Yuliani sebelumnya juga pernah muncul dalam penyidikan perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2014.
Saat itu, Eva diperiksa sebagai saksi dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Ketika itu, Eva menjabat sebagai Pemimpin Kantor Layanan BNI Lapangan ROS. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penelusuran aliran dana dalam perkara proyek Wisma Atlet dan Hambalang melalui sejumlah perusahaan, termasuk PT Duta Graha Indah (DGI).
Meski demikian, pemeriksaan Eva dalam perkara yang ditangani KPK tersebut merupakan kasus berbeda dan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatannya dalam dugaan korupsi dana pascatambang PT Koba Tin.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam penyidikan perkara dana jaminan pascatambang PT Koba Tin, Kejati Babel sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka terdiri atas dua pejabat BNI, Eva Dwi Yuliani dan Marina, serta dua kurator PT Koba Tin, David Togap Marsaor dan Romario Palayukan.
Keempat tersangka disebut telah menjalani penahanan di Lapas Tuatunu, Pangkalpinang.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana jaminan pascatambang PT Koba Tin sebesar Rp112.542.089.628,11 atau sekitar Rp112,5 miliar.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Babel, Corneles Geeb Paulus Heydemas, sebelumnya mengungkap adanya dugaan kolaborasi antara kurator dan pejabat BNI dalam proses pencairan dana tersebut.
Menurut Corneles, dana jaminan pascatambang PT Koba Tin yang berada dalam penguasaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) diduga dicairkan melalui BNI tanpa persetujuan Ditjen Minerba.
Dana tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari harta pailit PT Koba Tin dalam proses kepailitan perusahaan.
Padahal, menurut penyidik, dana jaminan pascatambang bukan merupakan aset perusahaan sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai boedel atau harta pailit.
“Jaminan pascatambang bukan merupakan aset PT Koba Tin sehingga tidak bisa dijadikan boedel atau harta pailit,” kata Corneles.
Dana tersebut sejatinya diperuntukkan bagi kegiatan pascatambang, termasuk reklamasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah terdampak pertambangan.
Desakan BPI KPNPA RI agar seluruh pejabat BNI yang diduga terkait diperiksa menjadi bagian dari dorongan agar penyidikan perkara ini tidak berhenti pada empat tersangka yang telah ditetapkan.
Bagi Rahmad Sukendar, pengungkapan perkara ini harus mampu menjawab siapa saja yang bertanggung jawab atas hilangnya penguasaan dana negara senilai Rp112,5 miliar tersebut.
“Penegakan hukum harus transparan dan profesional. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai seluruh pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk pemulihan lingkungan dan kepentingan masyarakat justru disalahgunakan,” tutup Rahmad.(*)
