Pangkalpinang, Asatu Online– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung terus mengusut dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Koba Tin senilai Rp112,5 miliar. Dua pejabat Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tebet, Jakarta Selatan, Eva Dwi Yuliani dan Marina, diperiksa penyidik sebagai tersangka.
Pemeriksaan terhadap keduanya berlangsung di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Babel, Senin (12/10/2026). Keduanya diperiksa secara intensif dengan didampingi tim penasihat hukum yang dipimpin advokat Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis.
Berdasarkan pantauan di lokasi, OC Kaligis keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.00 WIB. Namun, dia belum bersedia memberikan keterangan terkait materi pemeriksaan kliennya.
“Saya no comment dulu ya, masih pemeriksaan,” ujar OC Kaligis singkat kepada wartawan.
Dia membenarkan bahwa Eva dan Marina merupakan kliennya. OC Kaligis juga menyebut penunjukan dirinya sebagai penasihat hukum dilakukan atas permintaan pihak BNI dan kedua tersangka.
“Masak saya yang meminta. Pasti sana lah, BNI juga para tersangka yang meminta,” katanya.
Eva Pernah Jadi Saksi Kasus yang Ditangani KPK
Nama Eva Dwi Yuliani turut menjadi perhatian karena sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2014.
Saat itu, Eva menjabat sebagai Pemimpin Kantor Layanan BNI Lapangan ROS. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Dalam perkara tersebut, KPK mengusut aliran dana yang berkaitan dengan proyek Wisma Atlet dan Hambalang melalui sejumlah perusahaan, termasuk PT Duta Graha Indah (DGI).
Riwayat pemeriksaan Eva sebagai saksi dalam perkara tersebut menjadi catatan tersendiri. Namun, hal itu merupakan perkara berbeda dan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatannya dalam kasus dana pascatambang PT Koba Tin.
Empat Tersangka dalam Klaster Pertama
Dalam penyidikan tahap awal, Kejati Babel telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas dua pejabat BNI, yakni Eva Dwi Yuliani dan Marina, serta dua kurator PT Koba Tin, David Togap Marsaor dan Romario Palayukan.
Keempatnya disebut telah menjalani penahanan di Lapas Tuatunu, Pangkalpinang.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana jaminan pascatambang PT Koba Tin sebesar Rp112.542.089.628,11 atau sekitar Rp112,5 miliar.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Babel, Corneles Geeb Paulus Heydemas, sebelumnya mengungkap adanya dugaan kolaborasi antara kurator dan pejabat BNI dalam pencairan dana tersebut.
Menurut Corneles, dana jaminan pascatambang PT Koba Tin yang berada dalam penguasaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) diduga dicairkan melalui BNI tanpa persetujuan Ditjen Minerba.
Dana tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari harta pailit PT Koba Tin dalam proses kepailitan perusahaan.
Padahal, menurut penyidik, dana jaminan pascatambang bukan merupakan aset perusahaan sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai boedel atau harta pailit.
“Jaminan pascatambang bukan merupakan aset PT Kobatin sehingga tidak bisa dijadikan boedel atau harta pailit,” kata Corneles.
Dia menjelaskan, dana tersebut seharusnya digunakan Ditjen Minerba untuk membiayai kegiatan pascatambang, termasuk reklamasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah terdampak.(*)
