Jakarta, Asatu Online – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) bersama Sahabat Polisi Indonesia mendukung langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama, termasuk mengungkap aktor intelektual di balik perkara tersebut.
Dukungan itu disampaikan menyusul pembahasan kasus dugaan penyadapan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI. BPI KPNPA RI berharap proses penanganan perkara tidak hanya menyasar pihak yang diduga terlibat langsung, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan tindak pidana lain yang muncul dalam pembahasan kasus tersebut.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) TB Rahmad Sukendar, menegaskan bahwa pengusutan perkara harus dilakukan secara menyeluruh, profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Menurut Rahmad, aparat penegak hukum perlu mengungkap siapa saja yang terlibat, termasuk pihak yang diduga memberikan perintah, mengendalikan operasi, hingga aktor intelektual di balik dugaan penyadapan tersebut.
“Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada beberapa nama yang muncul ke permukaan. Kami meminta Kapolri mengusut tuntas seluruh rangkaian peristiwa, termasuk mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan siapa aktor intelektual di balik dugaan penyadapan tersebut,” tegas Rahmad, Kamis (12/11/2026).
Sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum, BPI KPNPA RI bersama Sahabat Polisi Indonesia berencana menggelar aksi damai di Gedung DPR RI dan Mabes Polri.
Aksi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan dukungan moral kepada Kapolri agar konsisten mengusut perkara hingga tuntas dan memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum.
Rahmad mengatakan, aksi damai itu merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum sekaligus upaya mendorong transparansi dalam penanganan perkara.
“Kami bersama Sahabat Polisi Indonesia akan turun ke DPR RI dan Mabes Polri untuk menyampaikan dukungan kepada Kapolri. Kami ingin memastikan kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Bongkar sampai ke akar-akarnya, ungkap aktor intelektualnya, dan proses siapa pun yang terbukti terlibat sesuai hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penanganan perkara tersebut. Menurutnya, pengawasan parlemen diperlukan agar pengusutan berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Rahmad menegaskan, tidak boleh ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa dalam proses hukum, baik karena jabatan, pangkat, maupun pengaruh kekuasaan.
“Kami tidak ingin ada pihak yang kebal hukum. Negara harus hadir, hukum harus berdiri tegak, dan kebenaran harus dibuka seterang-terangnya. Dukungan kami kepada Kapolri adalah dukungan terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.
BPI KPNPA RI berharap pengusutan kasus dugaan penyadapan tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga fakta hukum dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat terungkap secara jelas. (*)
