Caption : Kepala Desa Segara Jaya, Nurdin, S.I.P.
Bekasi, Asatu Online – Pemerintah Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, melakukan penataan struktur pemerintahan desa melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat desa, Kamis (12/11/2026). Dalam agenda tersebut, sekitar 250 orang perangkat desa dilantik untuk memperkuat roda pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Desa Segara Jaya, Nurdin, S.I.P., menegaskan bahwa penataan struktur pemerintahan tersebut telah melalui proses dan pertimbangan matang dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Ia memastikan, kebijakan penataan perangkat desa tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama menyangkut alokasi anggaran dan keberlangsungan program pembangunan yang telah menjadi prioritas desa.
“Kami memastikan bahwa penataan dan pelantikan hari ini tidak akan mengganggu aktivitas anggaran maupun program-program yang menjadi prioritas bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Nurdin.
Namun, menurut Nurdin, pelantikan bukan sekadar pergantian atau penataan jabatan. Lebih dari itu, momentum tersebut harus menjadi titik awal pembenahan kinerja aparatur desa agar semakin responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia meminta seluruh perangkat desa yang baru dilantik segera bekerja dan turun langsung ke lapangan. Jangan sampai aparatur hanya aktif di balik meja, sementara persoalan warga justru lambat mendapatkan penanganan.
“Kehadiran perangkat desa di tengah masyarakat sangat penting. Mereka harus mampu mendengar, merespons, dan mengawal setiap persoalan warga, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius Pemerintah Desa Segara Jaya adalah pembenahan dan validasi data administrasi kependudukan serta kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat.
Nurdin mengungkapkan, hasil evaluasi pasca-Pilkades masih menemukan sejumlah persoalan administrasi yang dialami warga. Mulai dari ketidaksesuaian data identitas kependudukan, kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum terdaftar atau belum sinkron, hingga persoalan dokumen akta kelahiran.
Persoalan tersebut dinilai tidak bisa dianggap sepele. Sebab, ketidaksesuaian data administrasi dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar, terutama ketika membutuhkan penanganan medis di rumah sakit.
“Masalah data ini sudah sangat mendesak. Masih ada warga yang berobat ke rumah sakit namun terkendala data kependudukan atau kepesertaan BPJS-nya belum sinkron. Hal-hal seperti ini harus segera kita sikapi bersama,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta perangkat desa yang baru dilantik menjadikan persoalan administrasi warga sebagai salah satu prioritas kerja. Pendataan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pelayanan hanya karena persoalan administrasi yang belum terselesaikan.
Pemerintah Desa Segara Jaya juga berkomitmen mempercepat proses sinkronisasi data kependudukan dan kesehatan melalui koordinasi dengan instansi terkait, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara mudah, cepat, dan tepat.
Penataan sekitar 250 perangkat desa tersebut kini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Segara Jaya. Besarnya jumlah aparatur yang dilantik harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan, bukan justru menambah beban administrasi maupun birokrasi bagi masyarakat.
Publik tentu berharap formasi baru pemerintahan desa mampu menghadirkan perubahan nyata, mulai dari kecepatan pelayanan administrasi, ketepatan pendataan warga, transparansi pemerintahan, hingga respons terhadap keluhan masyarakat.
Nurdin optimistis, dengan struktur pemerintahan yang telah ditata, seluruh perangkat desa dapat bekerja lebih terarah, profesional, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan, keberhasilan penataan pemerintahan desa nantinya tidak cukup diukur dari terlaksananya pelantikan, tetapi harus terlihat dari perubahan kualitas pelayanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, pelantikan perangkat Desa Segara Jaya diharapkan menjadi awal pembenahan birokrasi di tingkat desa, sekaligus menjawab berbagai persoalan mendasar warga, khususnya terkait administrasi kependudukan dan akses pelayanan kesehatan. (*)
