Pangkalpinang, Asatu Online– Wali Kota Pangkalpinang Saparudin bersama Ketua DPRD Pangkalpinang Abang Hertza menemui Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI untuk meminta dukungan program peningkatan infrastruktur melalui APBN 2026.
Saparudin menegaskan, langkah tersebut dilakukan semata-mata untuk mendorong percepatan pembangunan dan kemajuan Kota Pangkalpinang. Ia menyebut usulan yang diajukan telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta agenda prioritas Asta Cita Presiden RI.
“Pemerintah Kota Pangkalpinang berupaya memastikan program pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional. Ini bagian dari amanat RPJMN yang kami teruskan di daerah,” ujar Saparudin, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, Pangkalpinang sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama di sektor infrastruktur, mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Ia berharap usulan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius Kementerian PUPR.
“Kota Pangkalpinang membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah pusat. Kami berharap program peningkatan infrastruktur ini dapat diaplikasikan melalui APBN 2026,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota dan Ketua DPRD Pangkalpinang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang, M Agus Salim, yang memaparkan secara teknis kebutuhan dan skema usulan pembangunan infrastruktur.
Saparudin menambahkan, dorongan kepada pemerintah pusat terus dilakukan agar percepatan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran daerah yang juga dialami banyak pemerintah daerah lain di Indonesia.
Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR meminta Pemerintah Kota Pangkalpinang segera melengkapi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan. Usulan tersebut selanjutnya akan dikawal untuk dipertimbangkan dalam pengalokasian APBN 2026. **
