Bangka, Asatu Online– Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi PKS Dapil Pemali, Bakam, dan Puding Besar, Marianto, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi para guru TK/PAUD yang disampaikan dalam kegiatan reses bersama Dinas Pendidikan.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Bangka, Boy Yandra, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), serta puluhan guru TK/PAUD dari Kecamatan Pemali dan Sungailiat, Minggu (14/12/2025) pagi.
Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bangka, Kamisa, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian kegelisahan para guru TK/PAUD, khususnya di Kecamatan Sungailiat dan Pemali, serta secara umum di Kabupaten Bangka. Terdapat tiga permasalahan utama yang disampaikan kepada anggota DPRD dan Dinas Pendidikan.
“Alhamdulillah, tadi sudah kami sampaikan kegelisahan kami selama ini, baik terkait kesekretariatan, insentif guru TK/PAUD, maupun beasiswa untuk guru dan tenaga kependidikan,” ujar Kamisa.
Ia menjelaskan, terkait kesekretariatan, HIMPAUDI dalam waktu dekat akan menyurati Bupati Bangka. Usulan tersebut rencananya akan dikawal oleh Dinas Pendidikan serta Komisi I DPRD Kabupaten Bangka.
“Intinya, kami dari HIMPAUDI ingin memiliki sekretariat atau kantor. Selama ini memang belum memiliki sekretariat permanen. Kasihan teman-teman dari kecamatan jika ingin berkegiatan atau sekadar bersilaturahmi ke HIMPAUDI,” ungkapnya.
Permasalahan insentif guru TK/PAUD juga telah disampaikan dalam reses tersebut. Kamisa menyampaikan apresiasi karena insentif guru TK/PAUD tetap dianggarkan pada tahun 2026, meskipun tidak mengalami kenaikan.
“Kami memahami kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka yang belum memungkinkan adanya kenaikan insentif,” katanya.
Selain itu, Kamisa menyoroti persoalan beasiswa bagi guru TK/PAUD. Menurutnya, dengan penghasilan sekitar Rp400 ribu per bulan, para guru kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana, padahal tuntutan regulasi mengharuskan guru memiliki gelar sarjana.
“Dulu pernah ada kebijakan beasiswa dari pemerintah. Kami berharap program itu dapat dihadirkan kembali, karena sangat membantu peningkatan kualitas guru,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kadis Dindikpora Kabupaten Bangka, Boy Yandra, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku.
“Terkait insentif, khusus guru TK/PAUD masih dianggarkan. Namun untuk SD dan SMP tidak lagi dianggarkan pada 2026 karena keterbatasan anggaran. Untuk kesekretariatan, silakan HIMPAUDI mengajukan proposal, nanti akan kami kawal untuk audiensi dengan Bupati Bangka,” jelas Boy.
Terkait beasiswa, Boy Yandra menambahkan bahwa proses pengajuan harus melalui kelurahan, kecamatan, hingga Dinas Sosial Kabupaten Bangka.
“Jika masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), insyaallah bisa mendapatkan bantuan beasiswa. Nantinya juga akan kami sesuaikan dengan lokasi perguruan tinggi, baik di Bangka maupun di luar Bangka,” tambahnya.
Selain itu, Wiwi sebagai perwakilan BKKBN berpendapat bahwa guru PAUD dan TK memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
“Hal itu dikarenakan guru ini berperan dalam sosialisasi langsung ke orang tua atau wali anak kemudian dalam keseharian mereka pun akan lebih melihat tingkah laku anak bahkan sampai untuk tindak lanjut apabila ada permasalahan terhadap tumbuh kembang anak di sekolah”, Tutur Wiwi.
Di sisi lain, Marianto menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan rapat kerja di luar kantor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“DPRD, Bupati, dan Wakil Bupati merupakan penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat di daerah pemilihannya. Aspirasi masyarakat merupakan amanah yang harus kami kawal, khususnya di Dapil Pemali, Bakam, dan Puding Besar,” terang Marianto.
Ia menegaskan bahwa guru TK/PAUD dan TPA memiliki peran strategis dalam membangun fondasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
“Sejak usia dini, pendidikan dan karakter sudah ditanamkan. Perjuangan terkait insentif guru bukan baru hari ini, tetapi sudah kami suarakan sejak beberapa tahun lalu. Kami bersama Komisi I DPRD akan terus mengawal aspirasi guru TK/PAUD dan TPA ke depan,” tegasnya
