Bang Herman (Foto : Dok.Pribadi)
Oleh : Bang Herman**
Babel, Asatu Online – Sebagai wartawan yang puluhan tahun mengikuti denyut pertambangan timah di negeri ini, saya melihat HPM (Harga Patokan Mineral) bukan sekadar instrumen teknis. Ia adalah garis batas, di situlah seharusnya negara berdiri tegak menghadapi kepentingan modal dan spekulan yang kerap menggerogoti kedaulatan ekonomi bangsa.
Di atas kertas, HPM terlihat rapi dan meyakinkan. Namun di lapangan, realitasnya jauh lebih kusut. Saya menyaksikan sendiri bagaimana harga acuan sering kalah oleh “harga bayangan” yang ditentukan oleh pemain gelap di balik meja. Negara ada, tetapi kerap terasa absen.
Masalah mendasarnya bukan pada konsep, melainkan pada keberanian politik. HPM membutuhkan keberanian untuk menertibkan tata niaga, memutus mata rantai mafia, dan menutup celah kompromi. Tanpa keberanian itu, HPM hanya akan menjadi simbol tanpa makna.
Sebagai orang yang lama meliput Bangka Belitung, saya tahu betul bahwa rakyat di daerah penghasil tidak pernah benar-benar menikmati kemakmuran dari timah. HPM seharusnya menjadi jembatan, bukan sekadar pagar. Sayangnya, jembatan itu sering berlubang, bahkan retak.
Yang membuat saya prihatin, penambang rakyat selalu menjadi pihak yang paling rapuh posisinya. Mereka bekerja dengan risiko tinggi, tetapi harga jualnya ditentukan oleh pihak lain. Jika HPM benar-benar dijalankan, seharusnya tak ada lagi cerita harga dipaksa jatuh di bawah nilai wajar.
Saya juga menaruh catatan besar pada transparansi. Sampai hari ini, tak banyak publik tahu bagaimana sesungguhnya formula HPM disusun. Angka muncul, tetapi prosesnya gelap. Dalam dunia jurnalistik, ini alarm serius: kebijakan publik yang besar harus bisa diuji publik.
Di sisi lain, kita tak bisa menutup mata terhadap tekanan pasar global. Harga timah dunia memang fluktuatif. Tapi, apakah itu alasan untuk membiarkan pasar domestik liar? Menurut saya, di sinilah peran negara diuji: melindungi kepentingan nasional tanpa terjebak dalam kepanikan pasar.
Saya sering bertanya dalam forum-forum kecil bersama penambang: siapa yang benar-benar diuntungkan dari sistem ini? Jawaban yang muncul hampir selalu sama: mereka merasa tidak menjadi pemenang. Jika rakyat tak merasakan manfaat, maka ada yang keliru dalam mekanisme yang disebut kebijakan.
HPM juga harus dilihat dalam konteks hilirisasi. Jika harga bahan baku tidak dikendalikan secara adil, industri turunan hanya akan berkembang di atas pondasi yang rapuh. Negara bicara nilai tambah, tetapi membiarkan hulu tetap liar. Ini kontradiksi yang perlu dikritisi.
Dalam pengamatan saya, persoalan HPM bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal moral kekuasaan. Apakah negara hadir untuk melindungi yang lemah, atau justru cenderung kompromi dengan yang kuat? Pertanyaan ini penting untuk terus diajukan, bukan disimpan.
Bangka Belitung telah terlalu lama menjadi lumbung timah tanpa jaminan kesejahteraan yang sepadan. HPM seharusnya menjadi alat koreksi sejarah. Namun, selama praktik di lapangan masih jauh dari teks regulasi, luka itu belum benar-benar sembuh.
Penegakan hukum menjadi kunci yang tak bisa ditawar. Tanpa sanksi tegas, HPM hanya akan dipermainkan. Negara tidak boleh setengah hati. Aturan tanpa gertakan hukum adalah undangan terbuka bagi pelanggaran.
Saya percaya, publik berhak tahu dan terlibat dalam pengawasan kebijakan seperti HPM. Ini bukan isu teknis semata, tetapi menyangkut masa depan daerah dan generasi mendatang. Ketika publik pasif, ruang gelap akan selalu menemukan celah.
Pada akhirnya, sorotan saya sederhana: HPM harus dikembalikan pada ruhnya, yakni melindungi kepentingan negara dan rakyat. Bukan menjadi alat kompromi politik atau ekonomi. Jika ini gagal diwujudkan, maka kita sedang menyaksikan pembiaran terjadinya perampasan kedaulatan secara perlahan.
Sebagai wartawan senior, saya hanya bisa terus menulis dan mengingatkan. Sejarah selalu mencatat bukan hanya siapa yang berbuat salah, tetapi juga siapa yang memilih diam. Dan dalam soal HPM timah ini, diam bukanlah pilihan yang terhormat.
*Bang Herman adalah Pemred Asatu Online**
