Caption : Ketua Umum SAPA, Fauzan Adami (Foto: A1)
Aceh, Asatu Online –Ketua Umum Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan mendesak para kepala daerah di Aceh—mulai dari bupati, wali kota, hingga Gubernur Aceh—untuk segera meminta intervensi pemerintah pusat dalam percepatan penanganan dan pemulihan pascabanjir serta longsor yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di provinsi itu. Desakan tersebut disampaikan SAPA pada Jumat, 5 Desember 2025.
Meski banjir berangsur surut, SAPA menilai kondisi lapangan masih kritis. Penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dan provinsi disebut lambat, tidak terkoordinasi, dan belum menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat. “Situasinya darurat, sementara respon pemerintah jauh dari memadai,” kata SAPA dalam keterangan tertulisnya.
Krisis Bantuan dan Ancaman Kesehatan
Menurut SAPA, daerah terdampak banjir dan longsor menghadapi sederet persoalan yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Bantuan kebutuhan pokok seperti beras, lauk pauk, dan air bersih disebut masih sangat terbatas. Distribusi logistik pun dinilai tersendat, terutama di Aceh Tamiang dan sejumlah wilayah lain yang masih terisolir.
Kelangkaan obat-obatan—mulai dari obat kulit, ISPA, hingga obat pencernaan—memicu kekhawatiran meningkatnya penyakit pascabanjir. “Diare, infeksi kulit, dan gangguan pernapasan mulai banyak dilaporkan,” ujar SAPA.
Ribuan rumah warga juga masih tertutup lumpur, memaksa banyak keluarga bertahan dengan fasilitas minim. Sementara itu, jalan-jalan utama di berbagai kabupaten mengalami kerusakan berat dan dipenuhi debu setelah air surut. Kondisi ini dinilai memperbesar risiko ISPA.
Aktivitas Ekonomi Lumpuh
SAPA mencatat banyak pelaku UMKM dan pemilik ruko tidak dapat beroperasi akibat lumpur tebal yang menutup pertokoan, terutama di Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Utara. Akses ekonomi masyarakat nyaris lumpuh, sementara harga sembako mulai melonjak. “Masyarakat miskin yang tidak terdampak langsung pun ikut tertekan karena biaya hidup meningkat,” tulis SAPA.
Kelumpuhan ini, menurut SAPA, menunjukkan bahwa bencana tidak hanya menyasar wilayah yang terendam banjir atau tertimbun longsor, tetapi juga memukul sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah lain.
Desakan Agar Aceh Ajukan Status Bencana Nasional
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menilai pemerintah Aceh tidak boleh ragu meminta dukungan pusat. Ia menilai skala bencana dan dampaknya tidak dapat ditangani dengan hanya mengandalkan kemampuan daerah.
“Ini menyangkut keselamatan rakyat. Banyak warga kelaparan, sakit, dan UMKM berhenti beroperasi. Ini bukan saatnya sibuk memamerkan bantuan mie instan. Yang dibutuhkan sekarang adalah solusi nyata dan cepat,” ujar Fauzan.
SAPA meminta seluruh kepala daerah di Aceh segera mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar banjir Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga mobilisasi bantuan, logistik, perbaikan infrastruktur, serta pengerahan sumber daya dapat dilakukan secara maksimal.
“Bukan Soal Mampu atau Tidak”
Fauzan menegaskan, permintaan bantuan kepada pemerintah pusat bukan berarti pemerintah provinsi atau kabupaten/kota tidak mampu menangani situasi, tetapi langkah realistis dalam kondisi luar biasa.
“Ini soal nyawa. Jangan menunggu korban bertambah hanya karena lambat mengambil keputusan,” katanya. “Dengan status bencana nasional, pemulihan Aceh dapat dipercepat dan warga bisa segera bangkit.” (*)
