Pangkalpinang, Asatu Online — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menjadi sorotan. Warga disebut harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut membuat wartawan senior Suherman Saleh mempertanyakan kinerja Integrated Terminal (IT) atau Fuel Terminal Pertamina Pangkal Balam, yang memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM untuk wilayah Pulau Bangka.
Suherman mempertanyakan mengapa persoalan antrean Pertalite terus terjadi dan disebut berlangsung berbulan-bulan. Menurutnya, Pertamina perlu menjelaskan secara terbuka titik persoalan dalam rantai pasokan dan distribusi BBM, mulai dari terminal hingga SPBU.
“Bagaimana kinerja mereka ini? Apa masalahnya sampai warga harus berjam-jam antre dengan kendaraannya untuk mendapatkan BBM subsidi Pertalite?” kata Suherman, Minggu (20/9/2026).
Sorotan tersebut semakin menguat karena persoalan yang dirasakan masyarakat bukan hanya soal panjangnya antrean. Ketika Pertalite sulit diperoleh di SPBU, sebagian warga disebut memilih membeli BBM dari pengecer di pinggir jalan dengan harga yang jauh lebih tinggi.
“Di Babel, BBM Pertalite sangat susah. Kita terpaksa beli di pinggir jalan dengan harga Rp14.000 per liter,” ujarnya.
Suherman menilai kondisi itu perlu segera dijawab Pertamina. Jika stok tersedia, masyarakat berhak mengetahui mengapa distribusi Pertalite ke SPBU masih menimbulkan antrean panjang. Sebaliknya, jika terdapat kendala pasokan atau distribusi, Pertamina perlu menjelaskan penyebab dan langkah penanganannya kepada publik.
Persoalan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan distribusi dari IT Pangkal Balam. Terminal tersebut merupakan bagian dari jaringan Pertamina Patra Niaga yang menjalankan fungsi penyaluran dan distribusi BBM untuk kebutuhan wilayah Pulau Bangka.
Suherman membandingkan kondisi di Babel dengan sejumlah daerah lain seperti Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Ia mempertanyakan mengapa masyarakat Babel harus menghadapi antrean panjang secara berulang untuk mendapatkan jenis BBM yang sama.
“Di daerah lain tidak seperti ini. Mengapa masyarakat Babel harus berjam-jam antre hanya untuk mendapatkan Pertalite?” tegasnya.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Suherman mengaku akan mendokumentasikan antrean di sejumlah SPBU. Rekaman tersebut rencananya akan disampaikan langsung kepada manajemen Pertamina di tingkat pusat sebagai bahan evaluasi.
“Saya akan videokan di beberapa SPBU dan rekaman itu akan saya antarkan langsung ke Pertamina Pusat bersama laporannya,” katanya.
Menurut Suherman, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan di tingkat SPBU. Pertamina perlu menelusuri seluruh mata rantai distribusi, termasuk ketersediaan stok di terminal, jadwal pengiriman, volume penyaluran, kebutuhan masing-masing SPBU serta faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya antrean.
Ia juga mendesak Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan distribusi BBM di Pangkal Balam.
“Direktur Utama Pertamina harus mengambil sikap tegas. Evaluasi harus dilakukan terhadap persoalan distribusi di Pangkal Balam. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung akibatnya,” ujar Suherman.
Hingga kini, publik menunggu penjelasan Pertamina Patra Niaga mengenai penyebab antrean Pertalite yang terjadi di sejumlah SPBU Babel. Pertamina juga diharapkan memberikan data dan penjelasan konkret mengenai kondisi stok, pola distribusi dari IT Pangkal Balam, serta langkah yang disiapkan agar masyarakat tidak kembali menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Laporan : Hary
