Sekretaris PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru, Gusti Pardamean (Foto : Istimewa)
Pekanbaru, Asatu Online — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru dan wilayah Riau tak kunjung terurai. Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berjalan, sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan harus mengantre hingga bermalam hanya untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kondisi ini menuai sorotan keras dari Sekretaris PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pekanbaru, Gusti Pardamean. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Riau bersama Pertamina segera turun tangan dan mencari solusi konkret, bukan sekadar memberikan penjelasan.
Menurut Gusti, antrean panjang BBM tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan bermalam di SPBU, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera dievaluasi, baik dari sisi ketersediaan, distribusi maupun pelayanan.
“Pertama, pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperketat agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Kedua, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat Riau,” ujar Gusti, Selasa (15/9/2026).
Ia meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari alokasi, distribusi hingga penyaluran BBM di tingkat SPBU. Jangan sampai persoalan pasokan baru ditangani setelah antrean masyarakat mengular dan menimbulkan keresahan.
“Pemprov Riau harus segera duduk bersama Pertamina dan pemerintah pusat untuk mencari solusi jika memang terdapat persoalan pada alokasi maupun pasokan BBM,” tegasnya.
Gusti juga menyoroti kondisi masyarakat yang telah mengantre berjam-jam, tetapi justru tidak mendapatkan BBM ketika tiba giliran mengisi.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan lagi sekadar soal antrean, melainkan menyangkut kepastian pelayanan kepada masyarakat.
“Ada masyarakat yang rela berjam-jam mengantre, menahan panas dan lelah, demi mendapatkan BBM. Namun ketika tiba giliran mengisi, justru mendapat informasi bahwa BBM telah habis. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas waktu, tenaga, dan kerugian masyarakat yang terbuang?” kata Gusti.
Ia menegaskan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari persoalan distribusi yang belum tertata.
“Antrean panjang bukan sekadar pemandangan. Ini adalah alarm bahwa ada persoalan yang harus segera dibenahi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan energi yang mudah, cepat, dan adil,” tegasnya.
Gusti juga mempertanyakan kondisi tersebut karena Riau dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya minyak dan gas yang besar.
“Semua sama-sama tahu Riau dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya minyak. Namun ironis, masyarakatnya justru harus berjuang mendapatkan BBM dan mengantre berjam-jam hanya untuk mengisi bahan bakar,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia meminta pemerintah dan Pertamina tidak membiarkan situasi tersebut menjadi sesuatu yang dianggap normal.
“Sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan? Daerah kaya minyak, tetapi rakyatnya kesulitan mendapatkan BBM. Pertamina dan pemerintah harus berbenah. Jangan biarkan antrean panjang menjadi pemandangan yang dianggap biasa,” lanjutnya.
PC PMII Kota Pekanbaru turut menyoroti keterangan Sales Area Manager Riau Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Wilson Eddi Wijaya, yang dikutip dari media massa Sinurberita.com. Wilson menyebut Pertamina telah meningkatkan pasokan BBM untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.
Pasokan BBM pada Agustus hingga September 2026 disebut meningkat lebih dari 27 persen dibandingkan rata-rata pasokan pada April 2026.
Namun, menurut Gusti, angka peningkatan pasokan tersebut perlu diuji dengan kondisi nyata di lapangan. Jika antrean masih terjadi dan masyarakat tetap kesulitan mendapatkan BBM, maka menurutnya masih ada persoalan yang perlu dijelaskan dan dievaluasi.
“Kalau pasokan sudah ditingkatkan, tetapi masyarakat masih harus mengantre panjang bahkan sampai bermalam, tentu ada persoalan yang harus dijelaskan dan dievaluasi. Jangan sampai masyarakat hanya menerima angka peningkatan pasokan, sementara kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” katanya.
Ia meminta Pertamina menyampaikan informasi secara transparan mengenai penyebab gangguan distribusi, wilayah yang terdampak, serta langkah dan target normalisasi pasokan.
Menurut Gusti, keterbukaan informasi penting agar masyarakat tidak panik dan melakukan pembelian berlebihan atau panic buying yang justru berpotensi memperburuk kondisi distribusi.
PC PMII Kota Pekanbaru mendesak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Pemprov Riau segera melakukan langkah konkret untuk mengurai antrean BBM, memperkuat pengawasan distribusi, serta memastikan pelayanan di SPBU berjalan sesuai ketentuan.
Gusti menegaskan pihaknya akan terus memantau persoalan antrean BBM di Pekanbaru dan wilayah Riau.
“Jangan biarkan masyarakat terus mengantre dalam ketidakpastian. BBM merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan perekonomian. Pemerintah dan Pertamina harus hadir memberikan kepastian, bukan sekadar memberikan penjelasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila dalam proses pemantauan ditemukan dugaan maladministrasi atau persoalan lain yang dinilai merugikan masyarakat, PC PMII Kota Pekanbaru akan mempertimbangkan langkah advokasi, termasuk aksi demonstrasi, serta meminta tindakan korektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Yang kami tuntut sederhana: masyarakat jangan dirugikan. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan BBM tersedia, distribusinya tepat, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara adil,” pungkas Gusti.
Laporan : Ilham
