Jakarta, Asatu Online – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Madura (DPP IKAMA) memanfaatkan momentum Ramadan 1447 Hijriah untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperluas manfaat nyata bagi anggotanya. Dalam acara buka puasa bersama yang digelar Minggu (22/2/2026).
IKAMA tidak hanya menghimpun anggota lintas tingkatan mulai dari DPP, DPW, DPC hingga perwakilan di Jepang dan Arab Saudi tetapi juga mengambil langkah strategis melalui pembahasan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), peluncuran Kartu Tanda Anggota (KTA) multifungsi, serta penguatan program pengamanan organisasi dengan istilah “SAKERA IKAMA”. Yang menampilkan secara utuh budaya dan kesenian khas Madura.
Kegiatan yang dihadiri Ketua Umum DPP IKAMA, H. Muhammad Rawi, bersama Sekretaris Jenderal H. Hanafi Sf, S.Sos., beserta jajaran pengurus ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum pengambilan keputusan penting. Di balik suasana kebersamaan Ramadan, agenda organisasi dibahas secara serius, terutama terkait kebutuhan perlindungan hukum bagi anggota.
Sekjen DPP IKAMA, H. Hanafi, menegaskan bahwa pembentukan LBH merupakan respons atas realitas sosial anggota yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah, seperti pedagang kecil, pengepul, hingga buruh dan honorer.
“Negara harus hadir, tetapi organisasi juga wajib mengambil peran. LBH IKAMA diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum bagi anggota yang membutuhkan,” ujarnya kepada awak media, Selasa (3/3/2026).
Selain itu, peluncuran KTA IKAMA menjadi langkah konkret dalam mendorong profesionalitas penguatan organisasi.
KTA IKAMA dirancang sebagai kartu multifungsi yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas anggota, tetapi juga memiliki empat kegunaan utama: akses asuransi melalui program AXA Mandiri, alat transaksi pembayaran, kartu koperasi, serta uang elektronik (e-money). Melalui inovasi ini, IKAMA mendorong anggotanya masuk ke dalam sistem keuangan formal sekaligus memperoleh perlindungan finansial yang lebih baik.
Di tengah peluncuran program berbasis perbankan tersebut, muncul persepsi bahwa IKAMA bertransformasi menjadi organisasi kelas menengah atas,
Namun, anggapan itu dibantah tegas oleh H. Hanafi.
Lebih lanjut, Sekjend DPP IKama menyampaikan KTA Ikama dimaksudkan untuk seluruh masyarakat Madura bahwa Ikama bukan organisasi elit tapi organisasi yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat.
“IKAMA ini lahir dari dan untuk masyarakat bawah. Mayoritas anggota kami adalah pekerja sektor informal. Program KTA bukan untuk eksklusivitas, tetapi untuk memberdayakan mereka agar lebih mandiri secara ekonomi,” tegasnya.
Ia menambahkan, empat pilar utama IKAMA pendidikan, ekonomi, sosial, dan bantuan hukum akan terus diperkuat secara berkelanjutan. Organisasi menargetkan diri tidak hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga menjadi solusi konkret atas berbagai persoalan anggota.
Langkah ini menegaskan arah baru IKAMA sebagai organisasi kedaerahan yang adaptif terhadap kebutuhan zaman tanpa meninggalkan akar sosialnya. Momentum Ramadan pun dimanfaatkan bukan sekadar untuk mempererat kebersamaan, tetapi juga sebagai titik tolak penguatan peran organisasi di tengah masyarakat. (*)
