Banda Aceh, Asatu Online — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, resmi melantik dan mengambil sumpah 25 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh, Jumat malam (27/2/2026).
Prosesi pelantikan berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur, usai shalat tarawih. Hadir dalam kesempatan itu Sekda Aceh, para asisten, staf ahli gubernur, kepala SKPA, kepala biro Setda Aceh, hingga unsur TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Aceh.
Pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial pengisian jabatan kosong. Langkah Mualem dinilai sebagai bagian dari konsolidasi besar birokrasi di awal periode kepemimpinannya, sekaligus penegasan arah pemerintahan Aceh lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan dan manajemen talenta ASN.
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegasnya.
Gubernur menekankan, visi pembangunan Aceh 2025–2030 yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan” harus menjadi nafas kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Ia meminta agar visi tersebut tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan dalam program konkret dan terukur.
Tujuh misi utama ditegaskan sebagai arah kebijakan, mulai dari pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah, penguatan kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hingga mendorong kemandirian ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan transformasi digital berbasis sektor unggulan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif, peningkatan daya saing SDM, penguatan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum, serta pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas yang harus dikawal serius oleh para pejabat yang baru dilantik.
“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata setiap SKPA,” ujar Mualem dengan nada tegas.
Tak hanya itu, Gubernur juga memberi peringatan keras soal disiplin dan soliditas ASN. Ia meminta ketepatan waktu, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencapaian target kinerja menjadi standar minimal. Kepala SKPA diminta menjadi teladan integritas dan memastikan setiap arahan pimpinan dijalankan cepat, tepat, dan terukur.
Percepatan realisasi anggaran 2026 juga menjadi sorotan. Mualem meminta proses administrasi dan pengadaan dipercepat tanpa mengabaikan akuntabilitas. Ia bahkan mendorong agar rancangan anggaran 2027 segera disusun berbasis prioritas strategis yang selaras dengan visi besar Aceh 2025–2030.
Dari 25 pejabat yang dilantik, sejumlah posisi strategis terisi, antara lain Inspektur Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, hingga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Jabatan di sektor pendidikan, energi, kelautan, hingga penanggulangan bencana juga mengalami penyegaran.
Langkah Mualem ini menjadi penentu wajah birokrasi Aceh ke depan. Publik kini menanti, apakah para pejabat yang dilantik benar-benar mampu menerjemahkan visi besar menjadi kinerja nyata, atau sekadar berganti kursi tanpa perubahan berarti.
Yang pasti, pesan gubernur sudah jelas: kerja cepat, disiplin, dan berorientasi hasil. Tidak ada lagi ruang bagi birokrasi yang lamban dan formalitas. Aceh menuntut lebih. (*)
