Aceh, Asatu Online — Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh menyoroti lemahnya kinerja Pemerintah Aceh dalam menangani pemulihan pascabanjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah. Hingga kini, pembangunan dan pemulihan di daerah terdampak dinilai masih berjalan di tempat.
Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh Pidie hingga perbatasan Aceh Tamiang–Medan, termasuk kawasan barat seperti Kabupaten Nagan Raya serta Aceh Tengah (Takengon), masih menyisakan duka mendalam bagi masyarakat. Namun, realisasi pembangunan dan pemulihan pascabencana dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar warga terdampak.
Beberapa LSM, di antaranya BPAN (Badan Penelitian Aset Negara) Provinsi Aceh, Walhi Aceh, Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, MATA, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM, dan Flower, menyatakan bahwa hingga saat ini belum terlihat langkah konkret Pemerintah Aceh di sektor pembangunan pascabencana.
Sorotan tajam disampaikan terhadap kondisi di Kabupaten Nagan Raya, khususnya Kecamatan Beutong Ateuh. Sejumlah desa seperti Blang Merandeh, Puloek, Babah Suak, Kota Teungoh, hingga Lampu’un dilaporkan masih gelap gulita akibat belum pulihnya aliran listrik pascabanjir.
Perwakilan BPAN Provinsi Aceh, Jamaluddin atau yang akrab disapa Tgk Rohit, menilai Sekretariat Daerah (Setda) Aceh belum menunjukkan peran strategisnya sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan.
“Setda seharusnya menjadi lokomotif koordinasi lintas dinas dan pengendali administrasi pemerintahan. Namun hingga kini belum terlihat gebrakan nyata di lapangan untuk mendorong percepatan pemulihan pascabencana,” tegasnya, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, penanganan banjir dan longsor yang terjadi saat ini cenderung bersifat normatif dan seremonial. Langkah konkret yang menyentuh langsung kebutuhan korban, seperti percepatan perbaikan infrastruktur rusak dan pemulihan ekonomi masyarakat, belum dijalankan secara optimal.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi sebagai faktor utama terjadinya stagnasi pembangunan. “Tanpa kepemimpinan birokrasi yang kuat dari Setda, program pemerintah hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan tanpa realisasi di lapangan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan dugaan adanya kepentingan oknum tertentu yang dekat dengan penguasa dan berupaya memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan proyek-proyek kemanusiaan. Hal ini dinilai memperparah miskomunikasi di internal birokrasi pemerintahan.
“Masyarakat di lapangan kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan jika dibandingkan dengan masa tsunami dahulu, penanganan saat ini jauh lebih lambat. Dulu, karena ditangani langsung pihak internasional, proses pemulihan berjalan cepat. Sekarang justru terhambat birokrasi yang berbelit-belit,” ungkapnya.
Masyarakat pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Aceh. Warga menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah kerja nyata, bukan sekadar slogan dan rencana di atas kertas.
Hingga berita ini diterbitkan, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak mendapat balasan. (*)
