Depok, Asatu Online — Wali Kota Depok, Supian Suri, resmi melantik 127 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Kamis (15/1/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis penyegaran birokrasi guna mempercepat realisasi target pembangunan daerah.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 17 orang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) atau eselon II. Sementara 110 pejabat lainnya terdiri dari administrator (eselon III), pengawas (eselon IV), serta jabatan fungsional.
Rotasi dan promosi tersebut menempatkan sejumlah pejabat senior pada posisi strategis untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Beberapa pejabat JPT yang dilantik di antaranya Diah Sadiah, S.Sos., M.Si sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Wahid Suryono, S.Pi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, serta Drs. Abdul Rahman, M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Selain itu, Nuraeni Widayatti, SP dipercaya menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Rahman Pujiarto, S.Pd., M.Si sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta dr. Mary Liziawati, M.K.M yang kembali memimpin Dinas Kesehatan Kota Depok.
Dalam sambutannya, Wali Kota Supian Suri menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah mengemban amanah jabatan dengan penuh dedikasi. Ia juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kerja keras para ASN selama menjalankan tugas pemerintahan.
Supian Suri menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik harus bekerja secara profesional, bertanggung jawab, serta konsisten menjalankan sumpah dan janji jabatan. Ia menekankan pentingnya integritas dan etos kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani masa uji coba selama enam bulan. Selama periode tersebut, kinerja mereka akan dievaluasi secara ketat oleh pimpinan daerah.
“Fokus utama kami adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegas Supian Suri.
Selain melantik pejabat, Pemkot Depok juga mengumumkan adanya kekosongan pada tiga jabatan kepala dinas akibat pensiun dan rotasi. Ketiga jabatan strategis tersebut yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim).
Untuk mengisi kekosongan tersebut, Wali Kota memastikan akan segera membuka seleksi terbuka atau open bidding. Proses lelang jabatan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Seleksi dilakukan terbuka agar menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi teknis, integritas, dan komitmen pelayanan publik,” ujarnya.
Sambil menunggu proses lelang rampung, posisi kepala dinas yang kosong akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang umumnya dijabat oleh sekretaris dinas masing-masing.
Penyegaran birokrasi ini diharapkan mampu memperkuat kinerja Pemkot Depok di awal tahun 2026. Dengan prinsip the right man on the right place, masyarakat diharapkan dapat merasakan dampak positif berupa birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan inovatif dalam memberikan layanan publik. (*)
