Depok, Asatu Online— Krisis di Setu Bahar, Cilodong, Depok, makin menggila. Bau limbah kian menyengat, air menghitam pekat, ikan mati massal bergelimpangan, dan sampah menumpuk bak “comberan raksasa”. Meski kondisi kian parah, langkah konkret dari pemerintah belum juga terlihat.
Situ yang berada di RT 002 RW 022, Kelurahan Sukamaju, itu sudah lama menjadi keluhan warga. Namun dalam dua pekan terakhir, tingkat pencemaran meningkat drastis. Warga menyebut kondisi ini sebagai yang “paling parah sepanjang tahun”.
“Airnya hitam, ikan mati di mana-mana, baunya menusuk sekali. Ini bukti limbah masuk terus. Sampai kapan kami harus bertahan?” keluh seorang warga, Selasa (18/11/2025).
Pembina Komunitas Peduli Lingkungan (KOPLING), Zarkasih Hasan, mengatakan kondisi Setu Bahar kini berada di titik darurat. Ia menyebut situ tidak hanya tercemar, tapi juga mengalami pendangkalan hebat yang bisa memicu banjir di kawasan sekitar.
“Setiap laporan sudah kami sampaikan, tapi responsnya minim. Kunjungan pejabat ada, tindak lanjutnya tidak ada,” ujar Zarkasih.
Ia menyoroti kunjungan Wakil Wali Kota Depok beberapa waktu lalu yang dinilai hanya bersifat seremonial. Menurutnya, kondisi lapangan justru terus memburuk sejak kunjungan tersebut.
“Sudah banyak pejabat datang ke sini, foto-foto, lalu hilang. Warga tetap menghirup bau busuk tiap hari. Air makin dangkal, makin kotor, makin berbahaya,” tegasnya.
Zarkasih juga menyoroti buruknya koordinasi antarinstansi. Ia menyebut pencemaran di Setu Bahar tidak bisa ditangani Kota Depok sendiri, karena sebagian aliran air masuk berasal dari wilayah Bogor.
“DLHK Depok, DLH Bogor, Pemkot Depok, Pemprov Jabar harus duduk bersama. Jangan saling lempar tanggung jawab,” katanya.
Warga kini menuntut tindakan cepat dan terukur. Ada lima langkah mendesak yang mereka minta pemerintah jalankan:
1. Menertibkan sumber limbah yang mencemari aliran menuju Setu Bahar.
2. Normalisasi dan pengerukan untuk mengatasi pendangkalan.
3. Pembersihan sampah rutin agar situ tidak terus membusuk.
4. Pemulihan ekosistem air yang kini dalam kondisi rusak berat.
5. Koordinasi lintas daerah agar penanganan tidak berhenti di wacana.
“Ini bukan sekadar soal bau. Ini soal kesehatan masyarakat, soal keselamatan kami, soal ekosistem yang hampir mati. Pemerintah harus bergerak, bukan hanya meninjau,” tutup Zarkasih. (*)
