Banda Aceh, Asatu Online – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Kamis (19/6/2025).
Dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Aceh di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur, Fahri membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pembangunan rumah layak huni hingga penataan kawasan permukiman.
“Pengalaman Aceh dalam membangun rumah pascatsunami sangat luar biasa. Ini bisa jadi pelajaran nasional dalam menata kota,” kata Fahri.
Ia menegaskan, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga aset produktif yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah ingin rumah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Maka penting bagi daerah untuk memastikan rakyat punya tanah tempat tinggal,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Asisten III Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, melaporkan bahwa kebutuhan rumah di Aceh masih tinggi, meski 140 ribu unit rumah korban tsunami sudah dibangun.
“Tahun ini kami hanya mampu bangun 2.000 unit dari target 3.000 karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Kebutuhan perumahan juga datang dari kalangan mantan kombatan. Diwarsyah menyebut, ada lebih dari 1.500 eks kombatan yang belum memiliki rumah layak huni.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Aceh, Aznal Zahri, mengatakan sejak 2008 hingga 2024, pihaknya telah membangun 39.685 unit rumah dengan anggaran lebih dari Rp3,1 triliun.
“Tahun ini kita anggarkan Rp204 miliar untuk 2.000 unit rumah. Data calon penerima sudah diverifikasi dan dipublikasikan agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujar Aznal.
Pemerintah Aceh juga mengusulkan dukungan dari pusat untuk membangun tambahan 100 ribu unit rumah dalam jangka panjang.
Fahri menanggapi usulan tersebut dengan menyambut baik. Ia menyebut pemerintah pusat menargetkan renovasi 2 juta rumah di seluruh Indonesia tahun ini.
“Naik signifikan dari sebelumnya, yang hanya 140 ribu unit per tahun. Kami dorong daerah, termasuk Aceh, menyerap anggaran sebanyak mungkin,” ucapnya.
Ia mengingatkan pentingnya merawat kawasan permukiman lama, terutama yang dibangun pascatsunami, agar tak menjadi kawasan kumuh.
“Renovasi kawasan juga penting. Tapi usulannya harus datang dari daerah, lengkap dengan rencana teknisnya,” tegasnya.
Menurut Fahri, setiap kawasan yang lolos verifikasi bisa mendapatkan anggaran sekitar Rp20–22 miliar.
“Anggaran ini harus menopang ekonomi lokal, apalagi untuk kawasan pesisir. Kami siap mendukung,” tutupnya. (marwan)
