Banda Aceh, Asatu Online– Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Aplim-Apom (KOMAPO) mengadakan diskusi daring melalui Zoom pada Minggu, 3 November 2024. Diskusi ini bertujuan membahas dampak program transmigrasi terhadap masyarakat asli Papua serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal KOMAPO, Elia A. Mimin, dalam sambutannya, menegaskan bahwa diskusi ini merupakan langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan di Papua, dengan memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). “Kami ingin memastikan kebijakan yang lahir tidak hanya menguntungkan pemerintah pusat, tetapi juga menjaga kesejahteraan OAP,” ujarnya.
Diskusi ini juga memuat analisis sosiologis yang menyoroti dampak transmigrasi yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya di Papua. Transmigrasi dinilai bisa memicu konflik sosial antara OAP dan para pendatang, selain berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup.
Richxend King dari BEM HAM Universitas Cenderawasih (UNCEN) dan Jenius Mirip, Ketua KOMPASS, turut mengemukakan pendapatnya dalam diskusi ini. Mereka menekankan pentingnya persatuan masyarakat Papua dalam menolak program transmigrasi.
Peserta diskusi lainnya juga menyuarakan kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi program ini serta mengusulkan evaluasi kebijakan agar lebih adil bagi masyarakat asli Papua. “Kami menuntut kebijakan transmigrasi ini dievaluasi secara mendalam,” ujar mereka.
Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Aplim-Apom (KOMAPO) dengan tegas menyatakan penolakan mereka terhadap kebijakan transmigrasi di tanah Papua. “Kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan konteks kultural dan hak-hak masyarakat adat Papua serta berpotensi membawa dampak negatif bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan di tanah Papua,” tegas mereka.
Dengan adanya diskusi ini, diharapkan pemerintah pusat mempertimbangkan masukan dari mahasiswa dan akademisi dalam merumuskan kebijakan transmigrasi ke depan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat asli Papua. (Marwan)
