Pemeliharaan Gedung Inspektorat Babel Tahun 2024 Tuai Sorotan, Proyek Bernilai Rp2,7 Miliar Alami Keterlambatan

  • Share

Pangkalpinang, Asatu Online – Proyek pemeliharaan gedung kantor Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menimbulkan sorotan tajam dari publik. Dengan anggaran mencapai Rp2.750.066.000 yang bersumber dari APBD tahun 2024, proyek ini seharusnya sudah rampung pada 17 Oktober 2024. Namun, faktanya, pengerjaan masih berjalan dan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek, Hendro, mengonfirmasi bahwa progres pemeliharaan gedung Inspektorat baru mencapai 81,921 persen hingga 17 Oktober. “Pada tanggal tersebut, progres pekerjaan hanya sekitar 81 persen,” ungkap Hendro saat diwawancarai pada Kamis (24/10/2024). Keterlambatan ini mencerminkan masalah serius dalam manajemen proyek yang perlu segera ditangani.

Terkait pembayaran proyek, Hendro menjelaskan bahwa saat ini baru 51 persen dari total nilai kontrak yang telah dibayarkan. Rincian pembayaran terdiri dari uang muka sebesar 20 persen dan pembayaran untuk tahap ketiga (M3) sebesar 31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontraktor masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, meskipun sebagian dana telah dicairkan.

Untuk mengatasi keterlambatan ini, pihak Inspektorat memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kepada kontraktor. Ini diharapkan dapat memberi kesempatan bagi penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Hendro menekankan pentingnya kesempatan ini demi hasil akhir proyek yang memuaskan.

“Perpanjangan waktu diharapkan dapat memaksimalkan hasil akhir proyek,” tambah Hendro. Namun, banyak pihak yang meragukan efektivitas langkah ini, mengingat tenggat waktu sebelumnya pun tidak bisa dipenuhi.

Hendro juga menjelaskan tentang sanksi terkait keterlambatan proyek. Sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak, denda sebesar 1/1000 dari nilai sisa kontrak akan dikenakan untuk setiap hari keterlambatan. Namun, ia belum merinci bagian mana dari bangunan yang sudah bisa difungsikan, meskipun pekerjaan belum selesai sepenuhnya.

Keterlambatan ini tidak hanya mengganggu penyelesaian gedung, tetapi juga berdampak pada pelayanan publik yang seharusnya lebih baik dengan fasilitas yang memadai. Gedung Inspektorat memiliki peran vital dalam pengawasan dan evaluasi berbagai kegiatan pemerintahan, sehingga keterlambatan ini berpotensi berdampak luas.

Selain itu, hilangnya papan plang proyek di lokasi yang memberikan informasi tentang masa pelaksanaan menjadi perhatian tersendiri. Papan tersebut diduga sengaja dihilangkan, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang jelas tentang perkembangan dan jangka waktu pengerjaan. Hendro berjanji akan mengonfirmasi kepada kontraktor mengenai pencabutan papan proyek tersebut.

“Nanti saya tanyakan kepada pihak kontraktor terkait papan proyek yang hilang,” tegasnya. Namun, pernyataan ini tidak mengurangi kekecewaan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan informasi transparan mengenai proyek ini.

Proyek pemeliharaan gedung Inspektorat Provinsi Kep. Babel ini dikerjakan oleh CV Mentari Bima Sejahtera, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Pangkalpinang. Meskipun masa pelaksanaan ditetapkan dari 20 Juni hingga 17 Oktober 2024, perpanjangan 50 hari yang diberikan akan membuat proyek ini berlangsung hingga akhir tahun, menimbulkan keraguan terhadap komitmen kontraktor.

Keterlambatan ini menjadi masalah serius, tidak hanya teknis, tetapi juga menunjukkan tantangan dalam pengawasan dan pengendalian proyek pemerintah. Publik mengharapkan agar pemerintah lebih tegas dalam mengawasi proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran negara untuk mencegah pemborosan.

Pengawasan oleh pihak-pihak terkait seperti Inspektorat dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel sangat diharapkan untuk lebih ditingkatkan. Hal ini penting agar setiap proyek yang didanai oleh APBD dapat terlaksana dengan baik, transparan, dan akuntabel. Proyek yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Keterlambatan dalam proyek ini bisa menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak terkait. Diharapkan, ke depannya, setiap proyek pemerintah tidak hanya tepat waktu, tetapi juga berkualitas, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Proyek yang berhasil diselesaikan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Masyarakat berharap agar informasi mengenai perkembangan proyek ini dapat disampaikan secara terbuka dan transparan. Dengan demikian, mereka dapat memahami proses dan kendala yang dihadapi kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan publik dalam pengawasan proyek-proyek pemerintah. (A1)

Loading

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *