Riki Febriansyah Ketua Umum Ikatan Karyawan Timah (IKT). Foto : Ist
Pangkalpinang, Asatu Online – Perbaikan tata kelola pertimahan yang terus dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator diharapkan menjadi solusi bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung, termasuk PT Timah.
Menanggapi berbagai dinamika terkait rencana penambangan timah oleh PT Timah di Batu Beriga, Ketua Umum Ikatan Karyawan Timah (IKT), Riki Febriansyah, menyuarakan aspirasi para karyawan. Riki menegaskan bahwa PT Timah, sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), memiliki hak untuk melakukan penambangan di wilayah konsesinya. Ia berharap semua pihak memahami hal ini guna mencegah munculnya konflik berkepanjangan. Selain itu, Riki mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh narasi yang bersifat provokatif.
“PT Timah telah memiliki legalitas melalui IUP. Kami berharap adanya komunikasi yang sinergis dengan semua pihak. Penambangan ini dilakukan secara legal, dan kami yakin kehadirannya akan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Riki, Sabtu (19/10).
Ia menambahkan bahwa PT Timah memiliki lebih dari 4.000 karyawan, ditambah ribuan tenaga outsourcing yang juga menggantungkan hidupnya pada perusahaan tersebut. “Jangan lupa, banyak dari kami, termasuk keluarga besar karyawan, adalah bagian dari masyarakat Bangka Belitung, khususnya Bangka Tengah. Kami berencana segera mengirim surat untuk menggelar audiensi dengan DPRD Babel,” lanjutnya.
Riki juga mempertanyakan peran DPRD Babel, yang seharusnya menjalankan fungsi utama sebagai pembuat peraturan daerah, pengawas, dan pengelola anggaran. Ia menyayangkan sikap beberapa anggota yang terlibat dalam Panitia Khusus (Pansus) Penambangan Beriga, yang menurutnya kerap berbicara tanpa berpijak pada aturan yang ada, seperti Perda Zonasi.
IKT berharap semua pihak saling menghormati dan mendukung, serta memberikan pemahaman yang tepat tentang aturan yang berlaku, alih-alih memicu konflik antara PT Timah dan masyarakat.
“Kami, karyawan PT Timah, juga bagian dari masyarakat Bangka Belitung, dan hak kami untuk menyuarakan aspirasi harus didengar oleh para pemangku kepentingan,” tegasnya.
Riki juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka untuk mencari solusi bersama. Menurutnya, sektor pertambangan timah dapat berjalan berdampingan dengan sektor lain, seperti perikanan dan pariwisata, jika dikelola dengan baik.
“Semua polemik ini seharusnya bisa dikomunikasikan untuk menemukan jalan tengah, sehingga sinergi antara semua sektor bisa dioptimalkan,” pungkasnya.
Laporan Wartawan: Yani
