Bangka Tengah, Asatu Online — PT TIMAH (Persero) Tbk terus memperkuat program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui pembahasan pembaharuan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Kabupaten Bangka Tengah.
Pembahasan dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) Konsultasi Multi Pihak Penyusunan RIPPM yang digelar di Ruang Rapat VVIP Kantor Bupati Bangka Tengah, Kamis (7/5/2026).
FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, camat, lurah, akademisi hingga masyarakat guna menyerap aspirasi terkait kebutuhan prioritas masyarakat dalam lima tahun ke depan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bappeda, DLH, Disdik, Dinkes, Disperindagkop UMKM, akademisi, fasilitator Universitas Padjadjaran, hingga jajaran manajemen PT TIMAH.
Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program CSR dan PPM PT TIMAH agar semakin tepat sasaran serta memberi dampak nyata bagi masyarakat di wilayah operasional tambang.
Department Head Corporate Communication PT TIMAH, Anggi Siahaan, mengatakan pembaharuan RIPPM menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat dalam merancang program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Menurutnya, penyusunan program PPM harus dilakukan secara partisipatif agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“RIPPM ini menjadi momentum penting bagi PT TIMAH dalam menyerap berbagai aspirasi dan pandangan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat desa. Kami ingin program PPM yang disusun benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” ujar Risal.
Ia berharap forum diskusi tersebut mampu melahirkan rumusan kebijakan yang solutif serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Bangka Tengah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bangka Tengah Ahmad Syarifullah Nizam melalui Staf Ahli Perekonomian dan Keuangan, Tamimi, menyampaikan dukungan penuh terhadap penyusunan RIPPM karena dinilai menjadi dokumen strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan.
“Pemda Bangka Tengah mendukung penuh penyusunan RIPPM ini. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi demi menghasilkan dokumen yang realistis dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Tamimi.
Perwakilan ESDM Provinsi Bangka Belitung, Agung Pranolo, menilai forum tersebut penting untuk merumuskan kebutuhan masyarakat di sekitar tambang, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Ia juga mendorong para camat dan lurah aktif memberikan masukan agar program yang disusun benar-benar menyentuh masyarakat penerima manfaat.
Adapun pembaharuan RIPPM difokuskan pada enam pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, lingkungan hidup dan infrastruktur.
Selain itu, sejumlah program prioritas turut dibahas, salah satunya pengembangan program Desa Biru di Desa Kurau, Koba dan Lubuk Besar yang difokuskan pada pengembangan budidaya perikanan.
Melalui pembaharuan RIPPM ini, PT TIMAH bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berharap program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan ke depan semakin terarah, berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di kawasan tambang.
Sebelumnya, pembahasan pembaharuan RIPPM juga telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka dan Bangka Barat guna menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan dirumuskan dalam dokumen RIPPM perusahaan.
