Pangkalpinang, Asatu Online – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Namun, sorotan publik kini tertuju pada salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), EM Oskar, setelah terungkap adanya pertemuan antara dirinya dan sejumlah pengurus partai politik di sebuah kedai kopi di Pangkalpinang, Rabu (25/9/2024).
Pada Selasa malam (24/9/2024), seorang warga, Andri Surya Teja SH, menyaksikan Oskar sedang berbincang dengan beberapa pengurus partai politik dan anak salah satu pasangan calon (paslon) Pilkada Gubernur Babel. Pertemuan tersebut juga melibatkan organisasi masyarakat yang diketahui memiliki afiliasi dengan paslon terkait.
Kejadian ini langsung menimbulkan kekhawatiran di tengah publik, yang mempertanyakan netralitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Sebagai lembaga yang seharusnya independen, pertemuan santai antara komisioner Bawaslu dan tokoh partai politik dipandang tidak pantas, terutama di tengah tahapan Pilkada yang sedang berlangsung.
Sorotan Publik dan Kritik Tajam
Andri Surya Teja, seorang pengacara, menyebutkan bahwa situasi ini seharusnya dihindari oleh seorang komisioner Bawaslu. “Dalam momen Pilkada seperti ini, kehadiran EM Oskar di pertemuan yang melibatkan pengurus partai politik jelas tidak tepat. Publik bisa menginterpretasikan ini sebagai bentuk keberpihakan,” ujar Teja.
Kritik tajam juga ramai di media sosial, di mana banyak netizen menyuarakan kekhawatiran atas integritas Bawaslu. Sebagai institusi yang bertugas menjaga netralitas dalam proses Pemilu, tindakan semacam ini dianggap dapat merusak kepercayaan publik.
Klarifikasi EM Oskar
Menanggapi kontroversi ini, EM Oskar segera memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pertemuannya dengan pengurus partai politik bukanlah hal yang direncanakan. “Saya kebetulan bertemu mereka di kafe saat sedang janjian dengan seorang teman. Tidak ada pertemuan resmi atau agenda politik,” jelas Oskar.
Ia juga memastikan komitmennya untuk tetap menjaga netralitas dan menjalankan tugas sesuai dengan kode etik Bawaslu. “Saya menghargai perhatian masyarakat dan berjanji untuk tetap menjalankan tugas saya dengan penuh integritas,” tambahnya.
Menjaga Kredibilitas Bawaslu
Kode etik yang diatur dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 dengan tegas melarang penyelenggara pemilu untuk bertemu atau berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan peserta Pemilu, seperti pengurus partai politik atau tim sukses. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga citra netralitas Bawaslu agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik.
Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu memiliki mandat untuk memastikan Pemilu dan Pilkada berlangsung bersih dan jujur. Setiap tindakan yang bisa memunculkan persepsi ketidaknetralan akan merusak kredibilitas lembaga tersebut.
Kasus ini menuntut Bawaslu Babel untuk lebih tegas dalam mengingatkan setiap anggotanya untuk menjaga sikap profesional dan menjaga jarak dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemilu. Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan agar publik tidak meragukan integritas lembaga ini dalam mengawal proses demokrasi di Babel.(A1).
