Ketum BPI KPNPA RI Tebe Rahmad Sukendar (Foto : dok.pribadi)
Jakarta, Asatu Online – Kritik masyarakat terhadap kinerja polisi merupakan sesuatu yang harus diterima oleh Polri, dan Polri tidak boleh alergi terhadap kritik tersebut.
Maraknya tagar dan sentimen kebencian terhadap Polri di media sosial adalah hal yang wajar sebagai bentuk kekecewaan dan kekesalan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, kata Tubagus Rahmad Sukendar, Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI), dalam rilisnya yang disampaikan kepada Asatu Online, Sabtu (15/06/2024).
Terlepas dari baik atau buruknya kinerja anggota polisi, dengan beredarnya tagar di media sosial yang menyuarakan ketidakpercayaan terhadap polisi, kita harus menyadari dan bersikap dewasa bahwa tidak semua anggota polisi itu buruk. Masih banyak ratusan ribu anggota polisi yang baik, lanjut Kang Tebe, sapaan akrab Tubagus Rahmad Sukendar.
Institusi Polri sering kali tercoreng akibat perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan tugas dengan baik. Tentu, imbasnya menjadikan semua anggota polisi dipandang buruk oleh masyarakat, tegas Kang Tebe Sukendar.
Melihat banyaknya oknum polisi yang kinerjanya telah menyakiti dan melukai masyarakat, sangat wajar jika masyarakat merasa kesal dan mencaci maki oknum tersebut. Namun, masyarakat juga harus sadar bahwa kebencian dan kekesalan terhadap kinerja Polri tidak harus ditujukan kepada semua anggota Polri yang berjumlah ratusan ribu itu, pinta Kang Tebe Sukendar.
Kang Tebe Sukendar juga melihat situasi dan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat sebagai ujian bagi Polri dalam memperbaiki pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa ulah segelintir oknum tidak boleh mencoreng ratusan ribu anggota Polri yang bekerja dengan ikhlas melayani masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran.
Kang Tebe Sukendar juga menyampaikan bahwa amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13, yang menjelaskan tupoksi Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, serta pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal. Masih ada oknum yang tidak memiliki empati terhadap masyarakat, dan benar jika kasus tidak viral, polisi belum bergerak.
Polri seharusnya dapat cepat bergerak dan bertindak sesuai tupoksinya tanpa harus menunggu kasus menjadi viral. Tidak boleh ada lagi penelantaran perkara, di mana korban yang seharusnya diayomi malah dijadikan sumber keuntungan oleh oknum polisi yang menangani perkara.
Saat ini, masyarakat sangat merindukan postur Polri yang ideal seperti menanti oase di padang pasir. Pelayanan dan kinerja Polri harus mengalami perubahan dan perbaikan. Pimpinan Polri harus memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan operasional anggota polisi itu sendiri, bukan hanya melakukan pencitraan.
Polri harus ada dan hadir di tengah masyarakat dalam melayani, mengayomi, dan melindungi. Kang Tebe Sukendar juga menyampaikan kepada jajaran pimpinan Polri untuk lebih memperhatikan kesejahteraan anggota Polri, terutama yang bertugas di daerah, karena banyak anggota Polri di daerah yang masih kekurangan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
“Polri harus mengikis habis budaya pungli dan suap di jajarannya agar penilaian buruk dari masyarakat terhadap Polri berkurang, dan citra Polri di mata masyarakat meningkat. Polri juga harus bersyukur bahwa masih banyak rakyat yang cinta pada Polri dan selalu menanti Polri yang empati dan proaktif. Semoga di masa mendatang, Polri akan semakin profesional dan matang dalam penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat,” tutup Kang Tebe Sukendar. (**)
