KH Zaenal Abidin Syuja’i (Foto: Dok. pribadi)
Oleh Zaenal Abidin Syuja’i*
Jakarta, Asatu Online – Peristiwa penyadapan yang menyeruak ke ruang publik belakangan ini semestinya tidak dipandang sekadar sebagai persoalan teknis keamanan, konflik antarelite, atau pertarungan kepentingan politik.
Peristiwa semacam ini menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni kedaulatan negara, perlindungan hak warga negara, integritas penyelenggara pemerintahan, dan kredibilitas penegakan hukum.
Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, persoalan ini menghadirkan ujian penting: apakah negara mampu menunjukkan ketegasan berdasarkan hukum dan konstitusi, atau justru terseret ke dalam pusaran kepentingan politik serta romantisme masa lalu.
Berdasarkan keterangan resmi Bareskrim Polri pada 3 November 2026, dugaan penyadapan berlangsung pada 2025-2026. Penyidik mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa prosedur semestinya.
Dugaan penyadapan termasuk terhadap nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan. Perkara ini masih harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian di pengadilan.
Jika benar terjadi sebagaimana dugaan penyidik, persoalannya bukan semata-mata siapa yang disadap dan siapa yang melakukan penyadapan. Persoalan utamanya adalah apakah perangkat negara telah digunakan di luar kewenangan, tanpa dasar hukum, dan untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan penegakan hukum.
Penyadapan dalam negara hukum bukanlah kewenangan tanpa batas. Ia harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang jelas, dan mekanisme pengawasan. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, instrumen yang seharusnya digunakan guna melindungi negara justru berpotensi berubah menjadi alat untuk mengendalikan, mengintimidasi, atau mengawasi pihak lain demi kepentingan tertentu.
Di sinilah letak keseriusan persoalannya. Ketika aparat yang diberi kewenangan menjaga keamanan justru diduga menyalahgunakan kewenangan tersebut, dan yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas individu, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ketegasan Presiden dan Independensi Penegakan Hukum
Presiden Prabowo telah meminta agar penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pemerintah juga menyatakan mempercayakan pengusutan kepada Polri dan tidak membentuk satuan tugas khusus.
Pernyataan tersebut tentu harus diterjemahkan menjadi tindakan kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketegasan seorang presiden tidak cukup diukur dari keberanian memberikan instruksi atau mengambil keputusan terhadap pejabat yang terseret perkara.
Ketegasan justru diuji ketika hukum harus diberlakukan tanpa mempertimbangkan kedekatan, jasa masa lalu, hubungan politik, ataupun posisi seseorang dalam lingkaran kekuasaan.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus pihak yang disebut menjadi salah satu sasaran dugaan penyadapan harus memastikan bahwa penanganan perkara tidak berubah menjadi urusan kepentingan pribadi.
Negara tidak boleh menyamakan perlindungan terhadap Presiden dengan perlindungan terhadap kepentingan politik orang-orang di sekelilingnya. Presiden harus dilindungi sebagai simbol dan pemegang mandat konstitusional negara.
Akan tetapi, perlindungan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara. Dengan demikian, independensi penyidik, transparansi pembuktian, perlindungan saksi, serta pengawasan terhadap proses hukum menjadi sangat penting.
Romantisme Masa Lalu dan Beban Pemerintahan Hari Ini
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan masa lalu dalam perjalanan politik dan penyelenggaraan kekuasaannya.
Sejarah memang tidak boleh dihapuskan. Pengalaman masa lalu dapat menjadi sumber pembelajaran, termasuk pengalaman kepemimpinan, hubungan antarelite, dan dinamika politik nasional. Namun, sejarah tidak boleh berubah menjadi beban yang menghalangi keberanian melakukan pembaruan.
Romantisme masa lalu menjadi persoalan ketika kedekatan historis dianggap sebagai alasan untuk mempertahankan pola hubungan kekuasaan yang tidak lagi relevan dengan tuntutan demokrasi dan tata kelola pemerintahan modern.
Pemerintahan yang dibangun untuk menjawab tantangan masa depan tidak semestinya terus-menerus disandera oleh pertimbangan masa lalu. Loyalitas politik tidak boleh mengalahkan loyalitas terhadap konstitusi. Penghormatan terhadap jasa seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Dalam konteks ini, Prabowo menghadapi pertanyaan mendasar: sejauh mana pemerintahan yang dipimpinnya mampu membangun jarak yang sehat antara kepentingan negara dan hubungan politik masa lalu?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap siapa pun. Ia merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap setiap pemerintahan yang memperoleh mandat konstitusional. Perkembangan perkara ini juga diikuti munculnya dugaan tindak pidana makar yang sedang didalami Bareskrim.
Pada 11 November 2026, kepolisian menyatakan pendalaman tersebut masih berlangsung. Artinya, publik perlu membedakan secara tegas antara dugaan penyadapan, dugaan penyalahgunaan kewenangan, dan dugaan makar. Ketiganya memiliki unsur hukum dan pembuktian yang berbeda.
Jangan sampai istilah makar digunakan terlalu dini untuk membangun persepsi bahwa setiap persoalan yang menyentuh lingkaran kekuasaan merupakan ancaman terhadap negara. Sebaliknya, jangan pula persoalan penyadapan ilegal direduksi menjadi konflik internal antarelite yang penyelesaiannya hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi, prasangka, atau kepentingan politik. Hukum harus bekerja berdasarkan fakta, alat bukti, prosedur, dan keadilan. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika tuduhan tidak terbukti, negara juga wajib memulihkan hak dan nama baik pihak yang dirugikan.
Inilah makna sesungguhnya dari supremasi hukum: tidak ada orang yang kebal hukum, tetapi tidak seorang pun boleh dihukum tanpa pembuktian yang sah.
Masa Depan Pemerintahan: Pembaruan atau Pengulangan Sejarah?
Masa depan pemerintahan Prabowo tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan mengendalikan dinamika politik dan menjaga stabilitas kekuasaan. Lebih jauh, masa depan itu ditentukan oleh kemampuannya membangun pemerintahan yang memiliki integritas, keberanian melakukan koreksi, dan konsistensi menjalankan konstitusi.
Dalam kaitan ini ada tiga agenda penting yang patut menjadi perhatian. Pertama, reformasi kelembagaan dan pengawasan aparat. Kasus ini harus menjadi momentum mengevaluasi tata kelola kewenangan penyadapan, sistem intelijen, pengawasan internal, dan mekanisme pertanggungjawaban aparat. Teknologi negara tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan yang berjalan tanpa kontrol.
Kedua, membangun pemerintahan yang tidak tersandera oleh masa lalu. Hubungan historis, jasa politik, dan kompromi kekuasaan harus ditempatkan secara proporsional. Tidak boleh ada loyalitas personal yang lebih tinggi daripada loyalitas kepada negara dan konstitusi.
Ketiga, mengembalikan orientasi kekuasaan kepada kepentingan rakyat. Energi pemerintahan jangan habis untuk menyelesaikan pertarungan kepentingan di antara para pemegang kekuasaan. Persoalan ekonomi rakyat, ketimpangan, pendidikan, lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi, dan kesejahteraan sosial jauh lebih membutuhkan perhatian serius.
Pemerintahan yang terlalu sibuk mengurus konflik elite berisiko kehilangan sensitivitas terhadap persoalan rakyat yang menjadi alasan utama kekuasaan itu diberikan.
Penutup: Kekuasaan Harus Tunduk pada Kebenaran
Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah kehormatan yang memberikan kebebasan bertindak tanpa batas. Kekuasaan merupakan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan.
Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
Ayat ini memberikan landasan moral bahwa amanah dan keadilan harus menjadi fondasi penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, Presiden Prabowo perlu menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat institusi negara, bukan sekadar menyelesaikan persoalan yang muncul di sekitar lingkaran kekuasaannya.
Ketegasan tanpa keadilan dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan. Stabilitas tanpa transparansi dapat melahirkan ketidakpercayaan. Sementara romantisme masa lalu, apabila dibiarkan mendominasi kebijakan hari ini, dapat menghambat pembaruan yang justru dibutuhkan untuk membangun masa depan.
Sejarah boleh menjadi referensi, tetapi tidak boleh menjadi belenggu. Loyalitas boleh menjadi kekuatan politik, tetapi tidak boleh mengalahkan konstitusi. Kekuasaan boleh memiliki kewenangan, tetapi tidak boleh melampaui hukum.
Keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak cukup diukur dari seberapa kuat ia mempertahankan kekuasaan, melainkan dari seberapa konsisten kekuasaan itu digunakan untuk menegakkan keadilan, membangun institusi yang bermartabat, dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Sebab, negara tidak akan menjadi kuat karena ketakutan rakyat terhadap kekuasaan, tetapi sejatinya akan menjadi kokoh karena kepercayaan rakyat terhadap keadilan negara.
*Zaenal Abidin Syuja’i adalah Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA).
