Jakarta, Asatu Online – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan pengunduran diri atau menghadapi proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi. Dua opsi tersebut mengemuka dalam diskusi FWK di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Diskusi yang membahas masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran itu berlangsung dinamis. Para peserta memiliki pandangan berbeda mengenai langkah yang seharusnya ditempuh, meski sama-sama menyoroti pentingnya kepastian hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Koordinator FWK, Raja Pane, mengatakan forum terbelah dalam menentukan mekanisme pengakhiran jabatan Gibran. Sebagian peserta menilai pengunduran diri secara sukarela menjadi jalan terbaik, sementara lainnya menghendaki proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.
Perdebatan tersebut berkaitan dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang SLTA atau sederajat.
Sementara itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan batal dan mewajibkan pencabutan surat keterangan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Wartawan senior sekaligus praktisi hukum, HMU Kurniadi, berpandangan Gibran sebaiknya diberi kesempatan untuk mengundurkan diri secara sukarela.
Menurut mantan Ketua LKBPH PWI Pusat periode 2024-2025 itu, pengunduran diri dapat menjadi pilihan politik kenegarawanan untuk meredam ketegangan, mencegah polarisasi, serta menghindari semakin terbelahnya masyarakat.
Dia menilai langkah tersebut lebih elegan dan bermartabat karena menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro itu menegaskan kepentingan dan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan.
Dia mengingatkan prinsip *Salus Populi Suprema Lex Esto*, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, harus menjadi landasan moral dan filosofis dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan.
Menurutnya, kekuasaan negara bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, menjamin keadilan, menjaga persatuan, dan memastikan demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.
“Mas Wapres legowolah. Mundur adalah yang terbaik,” tegasnya.
Berbeda dengan Kurniadi, salah satu peserta diskusi yang dimotori Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr Teguh Santosa, menilai pengunduran diri tidak boleh menjadi satu-satunya pilihan.
Doktor Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran itu berpandangan, demi kepastian hukum, persoalan jabatan Gibran sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Dia merujuk Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian melalui DPR, pemeriksaan dan putusan MK, hingga keputusan MPR.
Dengan demikian, pemberhentian Wakil Presiden tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan desakan politik atau tekanan opini publik. Prosesnya harus memenuhi alasan dan prosedur konstitusional.
“Kami berpendapat, untuk kepastian hukum sebaiknya Mas Gibran tidak perlu mundur, tetapi diproses sesuai mekanisme konstitusi. DPR menyatakan pendapat, kemudian diputus di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, putusan MK dibawa ke MPR untuk ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 sekaligus Ketua PWI Pusat periode 2023-2025, Hendry Ch Bangun, mengungkapkan diskusi FWK menghasilkan satu kesepahaman penting di tengah perbedaan pandangan tersebut.
Kesepahaman itu adalah kepentingan dan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan.
Menurut Hendry, prinsip *Salus Populi Suprema Lex Esto* harus menjadi pijakan dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Persoalan jabatan Wakil Presiden, kata dia, tidak boleh dibiarkan menjadi sumber konflik politik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan memecah belah masyarakat.
Di sisi lain, dinamika politik di Gedung DPR terkait usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran terus bergulir.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat tersebut. Jumlah itu diklaim telah melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari sedikitnya dua fraksi.
Perkembangan tersebut menambah perhatian publik terhadap polemik jabatan Wakil Presiden. FWK menilai, apa pun jalan yang ditempuh, penyelesaian persoalan harus mengedepankan kepastian hukum, kepentingan bangsa, dan keselamatan rakyat.(*)
