Demo massa meminta Ade Armando ditangkap ( Foto : Istimewa)
Jakarta, Asatu Online – Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi, dengan tegas mengutuk unggahan video kontroversial yang dibagikan oleh Ade Armando, seorang pegiat media sosial.
Dalam video tersebut, Ade Armando telah membuat pernyataan yang sangat kontroversial terkait Badan Intelijen Negara (BIN) dan pencapresan Ganjar Pranowo.
Sebelumnya, Ade Armando telah menyebut bahwa pencapresan Ganjar Pranowo didanai oleh BIN, dan bahkan mencurigai peran aktif Kepala BIN, Komjen Pol Budi Gunawan, dalam upaya memenangkan Ganjar.
Koordinator LAKSI menilai pernyataan tersebut sebagai upaya untuk menimbulkan kegaduhan dan ujaran kebencian, terutama menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Menurut Azmi Hidzaqi, narasi yang disampaikan oleh Ade Armando berpotensi memicu perpecahan dalam masyarakat.
“Pernyataan tersebut bisa membuat situasi politik semakin panas dan merusak kepercayaan antara berbagai elemen masyarakat,” terangnya.
Ketum DPP LPPI, Dedi Siregar, juga turut mengecam Ade Armando, menyatakan bahwa pernyataannya telah menyebar narasi kebencian yang dapat memicu konflik di masyarakat.
“Meminta Ade Armando untuk memperjelas pernyataannya yang berbau fitnah dan berharap agar dia tidak lagi mengeluarkan pernyataan kontroversial,” ujarnya.
Koordinator LAKSI dan DPP LPPI mendesak agar kasus ini ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan pasal-pasal terkait fitnah.
Mereka juga menyoroti dampak negatif dari pernyataan semacam itu terhadap nama baik BIN sebagai lembaga negara. “Kami khawatir bahwa tudingan tersebut dapat mengganggu netralitas BIN dalam kontestasi politik, khususnya menjelang Pemilihan Presiden 2024.”
Koordinator LAKSI dan DPP LPPI menegaskan bahwa mereka tidak percaya dengan narasi yang disampaikan oleh Ade Armando dan menyerukan agar aparat penegak hukum (APH) segera mengambil langkah-langkah hukum terkait pasal fitnah untuk mengklarifikasi permasalahan ini.
“LAKSI dan DPP LPPI menyerukan agar APH segera mengambil langkah-langkah hukum terkait pasal fitnah dan pencemaran nama baik serta dapat memberikan klarifikasi permasalahan ini,” pungkasnya. (red)
