Pendemo Desak Ketum DPP Partai Demokrat Berikan Sanksi Kepada Bupati Poso

  • Bagikan

Aksi Demo Depan Kantor DPP Partai Demokrat Koordinator Aksi Nurdin Usman, SP. Berikan Surat kepada Kepala Keamanan DPP Demokrat (Foto : Asatu Online) Selasa, 4 Juli 2023

Jakarta, Asatu Online – Ratusan kader dan simpatisan partai Demokrat dengan membawa alat peraga spanduk, poster dan toa menggelar aksi demo depan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di Jl. Proklamasi No.41, RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023) siang.

Sementara itu, Usman kordinator aksi menyampaikan, bahwa pertemuan antara dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang selaku Bupati Kabupaten Poso dengan Kepala Staf Presiden Jenderal Moeldoko yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2023, menjadi tanda tanya besar bagi Kader dan Simpatisan Partai Demokrat.

Menurutnya, pertemuan tersebut Bupati Poso menyampaikan usulan dukungan dari Pemerintah Pusat terkait pembangunan di bidang Infrastruktur, Perikanan dan Pariwisata.

Oleh karenanya atas pertemuan tersebut,” kami Kader dan Simpatisan Partai Demokrat merasa ada sesuatu agenda terselubung yang di lakukan oleh Bupati Poso,” tegasnya.

Lanjut Usman, mengingat saat ini Partai Demokrat, tengah di goncang oleh prahara yang dilakukan sejumlah orang bersama Jenderal Moeldoko, bahkan sampai berperkara ke pengadilan.

Dan saat ini sudah di putus ditingkat Kasasi, lanjut Usman, namun pihak Moeldoko, meski sudah dimenangkan oleh Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih melakukan upaya Hukum Peninjauan Kembali, terangnya.

“Kami sebagai Kader dan Simpatisan merasa marah dan kesal atas ulah Bupati Poso yang juga merupakan Kader Partai Demokrat dan Pengurus di DPP Demokrat.” Kata Usman dalam orasinya didepan kantor DPP Demokrat, Selasa (4/7/2023) siang.

“Kami mendesak agar Ketua Umum Partai Demokrat segera memberikan sangksi tegas kepada Bupati Poso sebagai kader Partai Demokrat yang tidak etis dan terkesan ada agenda terselubung mengingat kasus pertikaian antara Kubu Jenderal Moeldoko dan AHY masih sementara berperkara,” katanya.

Namun Bupati Poso malah menjalin hubungan dengan Jenderal Moeldoko dengan alasan dukungan Pembangunan.

“Seharusnya, Bupati beraudiensi dengan Kementerian Teknis bukan dengan KSP,” sambung Usman.

Untuk itu, kami menuntut agar Ketua  Umum DPP Partai Demokrat memberikan sanksi kepada Bupati Poso.

“Jangan ada kesan pilih kasih, karena ada beberapa kader Partai Demokrat yang hanya berfoto saja dengan Jenderal Moeldoko sudah dikenakan sanksi bahkan di pecat.” Tandasnya.

Loading

Penulis: Wahyu
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *