Kompak Pejabat BNI dan Kurator, Dana Pascatambang Koba Tin Rp112,5 Miliar Raib

Dua karyawan Bank BNI Cabang Tebet, Jakarta Selatan yang menjadi tersangka korupsi dana pasca tambang PT Kobatin. (Foto : Ist)

Oleh: Suherman Saleh Wartawan Senior*

Jakarta, Asatu Online – Kasus dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Koba Tin senilai Rp112,5 miliar bukan sekadar perkara pencairan uang di sebuah bank. Di balik kasus ini, ada dugaan kolaborasi antara pejabat perbankan dan kurator yang berujung pada hilangnya penguasaan negara atas dana yang semestinya digunakan untuk memulihkan lingkungan bekas tambang.

Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. Mereka terdiri atas dua pejabat Bank Negara Indonesia (BNI), Eva Dwi Yuliani dan Marina, serta dua kurator PT Koba Tin, David Togap Marsaor dan Romario Palayukan.

Keempatnya kini ditahan di Lapas Tuatunu, Pangkalpinang.

Penetapan empat tersangka ini menjadi pintu masuk untuk membongkar lebih jauh bagaimana dana jaminan pascatambang perusahaan tambang timah yang pernah beroperasi di Bangka Belitung itu bisa dicairkan, dipindahkan, dan kemudian masuk ke dalam proses kepailitan perusahaan.

Nilainya tidak kecil. Dana yang dipersoalkan mencapai Rp112.542.089.628,11. Angka tersebut bukan sekadar nominal dalam berkas perkara, melainkan uang yang memiliki tujuan khusus: membiayai kegiatan pascatambang, reklamasi, serta pemberdayaan masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.

Ironisnya, dana yang semestinya menjadi jaminan pemulihan lingkungan justru diduga terseret dalam pusaran kepailitan.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Babel, Corneles Geeb Paulus Heydemas, mengungkap adanya dugaan kerja sama antara kurator dan pejabat BNI dalam proses pencairan dana tersebut.

Menurut Corneles, dana jaminan pascatambang PT Koba Tin berada dalam penguasaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba). Namun, dana itu diduga dicairkan melalui BNI tanpa persetujuan Ditjen Minerba.

Persoalan menjadi semakin serius ketika dana tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari harta pailit PT Koba Tin.

Padahal, menurut penyidik, dana jaminan pascatambang bukan merupakan aset perusahaan yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit.

“Jaminan pascatambang bukan merupakan aset PT Koba Tin sehingga tidak bisa dijadikan boedel atau harta pailit,” kata Corneles kepada awak media.

Pernyataan tersebut mengandung persoalan mendasar. Jika dana itu bukan milik perusahaan, atas dasar apa dana tersebut dapat dicairkan dan kemudian diperlakukan sebagai bagian dari harta pailit?

Di sinilah penyidikan harus bekerja lebih dalam. Bukan hanya mengungkap siapa yang melakukan pencairan, tetapi juga siapa yang mengetahui, menyetujui, memfasilitasi, dan memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

Sebab, pencairan dana dengan nilai lebih dari Rp112 miliar bukan transaksi biasa. Perbankan memiliki mekanisme pengawasan, jenjang kewenangan, serta prosedur administrasi yang seharusnya memastikan setiap transaksi berjalan sesuai ketentuan.

Karena itu, muncul pertanyaan besar: apakah pencairan dana sebesar itu hanya melibatkan dua pejabat BNI Cabang Tebet, Jakarta Selatan?

Pertanyaan tersebut juga disampaikan Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar.

Rahmad mendesak Kejati Babel tidak berhenti pada penetapan empat tersangka. Ia meminta penyidik memeriksa seluruh pejabat BNI yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pencairan dana, termasuk pejabat di tingkat pusat.

“Jangan hanya dua pejabat BNI yang dijadikan tersangka kemudian persoalan dianggap selesai. Kami mendesak Kejati Babel memeriksa seluruh pejabat BNI yang diduga terlibat, baik di Cabang Tebet maupun pejabat BNI Pusat,” kata Rahmad kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Rahmad, penyidik harus menelusuri alur persetujuan, dokumen perbankan, mekanisme pencairan, hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam transaksi tersebut.

Ia juga meminta aparat mengungkap aliran dana untuk memastikan siapa saja yang diduga menerima atau memperoleh keuntungan dari penyimpangan tersebut.

Desakan itu patut menjadi perhatian. Dalam perkara keuangan dengan nilai sebesar ini, pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak yang berada di lapisan paling bawah dari sebuah mekanisme transaksi.

Jika ditemukan keterlibatan pejabat lain, baik di tingkat cabang maupun pusat, mereka harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Namun, proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain bukan berarti mereka otomatis bersalah, melainkan bagian dari upaya memastikan perkara ini terungkap secara utuh.

Kasus ini juga menyisakan dampak nyata terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah tambang PT Koba Tin.

Corneles menyebut hilangnya dana jaminan pascatambang tersebut menyebabkan kegiatan pascatambang tidak dapat diselesaikan hingga tingkat keberhasilan 100 persen.

Saat ini, tingkat penyelesaian kegiatan pascatambang PT Koba Tin disebut baru mencapai 52,12 persen.

Artinya, masih ada pekerjaan pemulihan lingkungan yang belum tuntas. Lubang bekas tambang, reklamasi, dan kewajiban pemulihan lainnya bukan sekadar persoalan administratif yang dapat diselesaikan di atas kertas.

Ada lingkungan yang harus dipulihkan dan masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan dari dampak kegiatan pertambangan.

Dana jaminan pascatambang seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan perusahaan tidak meninggalkan beban lingkungan kepada negara dan masyarakat setelah aktivitas pertambangan berakhir.

Jika dana tersebut benar-benar diselewengkan, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kepentingan publik dan masa depan lingkungan Bangka Belitung.

Karena itu, kasus PT Koba Tin harus menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di daerah ini.

Kejati Babel perlu membuka secara terang konstruksi perkara, mengungkap mekanisme pencairan, menelusuri aliran dana, serta memastikan seluruh pihak yang memiliki peran diperiksa secara profesional.

Jangan sampai perkara sebesar Rp112,5 miliar hanya berakhir dengan menghukum beberapa orang, sementara pihak lain yang diduga memiliki kewenangan atau tanggung jawab justru tidak tersentuh.

Dana pascatambang bukan uang bebas yang dapat diperlakukan sesuka hati. Ia merupakan jaminan untuk memulihkan kerusakan akibat aktivitas pertambangan.

Jika dana itu benar-benar hilang dari tujuan semestinya, maka kejahatan tersebut bukan hanya merampas uang, tetapi juga merampas hak lingkungan dan masyarakat untuk mendapatkan pemulihan.

Penyidikan harus sampai ke akar persoalan. Siapa yang mencairkan, siapa yang memerintahkan, siapa yang menyetujui, siapa yang menikmati, dan siapa yang membiarkan?

Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui proses hukum yang transparan.

Empat tersangka telah ditetapkan. Kini publik menunggu keberanian penyidik untuk mengungkap seluruh mata rantai dugaan korupsi dana pascatambang PT Koba Tin.

Jangan biarkan dana pemulihan lingkungan berubah menjadi harta pailit. Jangan biarkan tanggung jawab hukum berhenti pada empat nama.

Sebab, keadilan dalam perkara ini tidak cukup hanya dengan menetapkan tersangka. Keadilan harus memastikan dana negara kembali, lingkungan dipulihkan, dan seluruh pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. (*)

Suherman Saleh adalah Pemred Asatu Online dan Ketua Forum Wartawan Kejaksaan Wilayah Bangka Belitung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *