BPI KPNPA RI Siapkan 8 Tuntutan Reformasi Polri, Rahmad Sukendar Minta Audiensi dengan Kapolri

Jakarta, Asatu Online – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menyiapkan delapan agenda prioritas reformasi Polri untuk disampaikan langsung kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) TB Rahmad Sukendar, mengatakan pihaknya akan meminta waktu khusus untuk bertemu Kapolri.

Pertemuan itu bertujuan menyampaikan hasil evaluasi, tuntutan, serta rekomendasi organisasi setelah aksi massa yang sebelumnya digelar untuk mendorong reformasi kepolisian.

Rahmad menegaskan, reformasi Polri tidak boleh berhenti sebagai slogan atau sekadar program di atas kertas. Perubahan harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, keberanian mengambil keputusan, serta penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.

“Di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi, Polri harus kuat, profesional, sejahtera, dan berintegritas. Penegakan hukum harus benar-benar tegak tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran, baik pungutan liar, pemerasan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme,” kata Rahmad kepada wartawan di Tangerang Selatan, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah terbesar Polri adalah menghapus kesan hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.

Ia meminta setiap perkara ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan karena jabatan, kekayaan, kedekatan, maupun kepentingan politik.

BPI KPNPA RI menilai evaluasi terhadap 100 hari kepemimpinan Kapolri harus menjadi momentum mempercepat pembenahan internal dan meningkatkan kepercayaan publik.

Ada delapan agenda prioritas yang disiapkan untuk disampaikan kepada Kapolri.

Pertama, menghadirkan polisi yang dekat dan dicintai masyarakat. Polri diharapkan semakin humanis, responsif, serta hadir memberikan perlindungan dan pelayanan di tengah masyarakat.

Kedua, memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Seluruh warga harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Ketiga, memberantas pungutan liar, pemerasan, dan korupsi di lingkungan kepolisian. Penyalahgunaan kewenangan harus ditindak tegas.

Keempat, memperkuat pengawasan internal dan eksternal agar berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kelima, menerapkan sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi berbasis kompetensi. Kemampuan, prestasi, rekam jejak, dan integritas harus menjadi pertimbangan utama, bukan kedekatan atau kepentingan tertentu.

Keenam, meningkatkan transparansi pelayanan dan penanganan perkara. Masyarakat berhak memperoleh informasi dan kepastian pelayanan kepolisian secara profesional.

Ketujuh, meningkatkan kesejahteraan anggota Polri, mulai dari gaji, tunjangan, fasilitas kedinasan, perlindungan kesehatan, hingga keselamatan saat bertugas.

Kedelapan, memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan masyarakat. Setiap tindakan kepolisian harus menghormati HAM serta berjalan sesuai ketentuan hukum.

Rahmad mengatakan reformasi Polri tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pengawasan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan anggota.

Menurutnya, anggota Polri yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, menghadapi risiko di lapangan, dan mengabdikan diri kepada masyarakat harus mendapat perhatian serta penghargaan yang layak dari negara.

Namun, peningkatan kesejahteraan harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan penegakan disiplin.

“Jangan sampai anggota yang bekerja dengan baik justru tidak mendapatkan perhatian, sementara oknum yang menyalahgunakan kewenangan dibiarkan. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai hukum, tanpa melihat pangkat maupun jabatannya,” ujarnya.

BPI KPNPA RI memastikan akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan melalui aksi massa.

Organisasi tersebut akan mengajukan permohonan audiensi kepada Kapolri untuk menyampaikan secara langsung hasil aksi, evaluasi, serta delapan agenda prioritas reformasi Polri.

Rahmad menegaskan, aksi massa tidak boleh hanya menjadi kegiatan menyampaikan pendapat tanpa tindak lanjut.

“Kami tidak ingin aksi massa hanya berhenti sebagai kegiatan menyampaikan pendapat. Ada aspirasi dan harapan masyarakat yang harus ditindaklanjuti. Karena itu, kami akan meminta waktu kepada Kapolri untuk menyampaikan langsung hasil aksi, evaluasi, serta rekomendasi BPI KPNPA RI,” tegasnya.

Ia berharap Kapolri membuka ruang komunikasi dengan elemen masyarakat dan organisasi pengawas independen untuk bersama-sama mendorong pembenahan institusi kepolisian.

Rahmad menilai Polri yang kuat bukanlah institusi yang ditakuti karena kewenangannya, melainkan dihormati karena integritas, ketegasan, keadilan, dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Menurutnya, harapan masyarakat terhadap kepolisian sebenarnya sederhana. Hukum harus ditegakkan, keadilan tidak boleh diperjualbelikan, dan polisi harus benar-benar menjadi pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.

“Reformasi Polri memang bukan pekerjaan mudah. Bahkan mungkin ada kebijakan yang tidak populer. Namun, seorang pemimpin harus berani mengambil langkah tegas demi kepentingan institusi dan masyarakat. Ketegasan Kapolri harus diikuti seluruh jajaran, dari Mabes hingga tingkat Polsek,” ungkap Rahmad.

BPI KPNPA RI menyatakan siap mengawal dan mengawasi proses reformasi Polri. Organisasi tersebut juga menegaskan dukungannya terhadap langkah pembenahan yang disertai kritik konstruktif dan pengawasan publik.

“Tujuan kami bukan melemahkan Polri, tetapi memperkuat Polri. Kami ingin Polri kembali kepada marwahnya sebagai institusi negara yang profesional, bersih, berwibawa, dan dicintai rakyat,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *