Jakarta, Asatu Online – Pengembalian dana sekitar Rp15 miliar oleh kelompok The Dudas Minus One yang melibatkan Raffi Ahmad, Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten belum serta-merta mengakhiri polemik penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer.
Pasalnya, persoalan utama bukan hanya soal pengembalian honor, tetapi juga menyangkut transparansi pengadaan, kewajaran harga, efektivitas belanja kementerian, hingga dugaan konflik kepentingan.
Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap belanja jasa influencer oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kemendikbudristek melalui perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan temuan ICW yang diumumkan pada 9 November 2026, nilai pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14,69 miliar.
Menanggapi polemik tersebut, The Dudas Minus One menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan permintaan maaf sekaligus mengumumkan pengembalian dana sekitar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Dana tersebut disebut merupakan akumulasi anggaran pekerjaan dari kementerian serta honor lainnya.
“Pertama-tama, The Dudas Minus One hadir di sini untuk menyampaikan permintaan maaf atas keresahan yang terjadi di masyarakat terkait pekerjaan yang menggunakan dana publik untuk kegiatan yang melibatkan jasa kami sebagai pekerja seni,” ujar Ariel.
Permintaan maaf disampaikan bersama oleh keempat personel. Ariel juga menyatakan memahami keresahan masyarakat yang mempertanyakan penggunaan anggaran negara tersebut.
Menurutnya, sebagai bagian dari masyarakat, mereka memahami bahwa publik memiliki alasan untuk meminta penjelasan terkait belanja pemerintah.
Sebelumnya, Raffi Ahmad telah memberikan klarifikasi secara terpisah. Sementara Ariel, Desta, dan Gading Marten menyampaikan penjelasan melalui kesempatan berbeda.
Delapan Paket Pengadaan Disorot ICW
Dalam temuannya, ICW mencatat terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer senilai total Rp14,69 miliar yang dikerjakan PT Rans Animasi Indonesia.
Rinciannya, Kemendikbudristek mengadakan lima paket pada 2024, sedangkan KKP mengadakan tiga paket pada periode 2025 hingga 2026.
Pekerjaan tersebut antara lain mencakup penayangan konten melalui media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, serta kehadiran Raffi dalam sejumlah kegiatan.
ICW juga menyoroti struktur kepemilikan perusahaan. PT Rans Entertainment Indonesia tercatat memiliki 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Sementara Raffi Ahmad memiliki 0,9 persen saham secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
ICW menemukan sejumlah persoalan dalam pengadaan tersebut.
Pertama, persoalan efisiensi anggaran. KKP tercatat mengadakan dua paket senilai Rp7,2 miliar pada 2025 dan satu paket Rp3,6 miliar pada 2026. Pengadaan itu dipertanyakan karena pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Bahkan, satu paket penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 disebut bernilai Rp575,7 juta.
Kedua, manfaat pengadaan dinilai sulit diukur. Padahal, kementerian telah memiliki biro hubungan masyarakat dan perangkat komunikasi sendiri.
Ketiga, spesifikasi pengadaan dinilai mengarah kepada penyedia tertentu karena mencantumkan akun dan kanal media sosial milik Raffi Ahmad secara spesifik.
ICW juga mempertanyakan kewajaran harga, termasuk penggunaan satuan pembayaran berdasarkan detik dan nilai tiga paket KKP yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar.
Selain itu, ICW menyoroti potensi pembangunan citra kekuasaan menggunakan uang publik, relevansi pekerjaan dengan tugas dan fungsi kementerian, serta kemungkinan konflik kepentingan.
Sorotan terakhir berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden sejak 22 Oktober 2024, sementara perusahaan yang terafiliasi dengannya menerima kontrak pengadaan pemerintah.
Pengembalian Honor Bukan Berarti Persoalan Selesai
Di sisi lain, pengembalian dana oleh The Dudas Minus One justru memunculkan pertanyaan baru dari sisi tata kelola keuangan negara.
Apakah pengembalian honor secara pribadi kepada masyarakat otomatis dapat dianggap sebagai pengembalian belanja negara?
Pertanyaan ini penting karena dana yang bersumber dari APBN memiliki mekanisme pertanggungjawaban tersendiri.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1), mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk penerimaan serta penyetoran uang negara ke kas negara.
Karena itu, perlu ada penjelasan mengenai status dana yang dikembalikan tersebut. Apakah pengembalian dilakukan melalui mekanisme resmi ke kas negara atau disalurkan langsung kepada masyarakat?
Keduanya memiliki konsekuensi administrasi dan pertanggungjawaban yang berbeda.
ICW Minta Dokumen Dibuka
Atas temuan tersebut, ICW meminta pemerintah membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
ICW juga mendesak BPKP dan Inspektorat Jenderal melakukan audit terhadap kewajaran harga serta kesesuaian pengadaan dengan tugas dan fungsi kementerian.
Selain itu, LKPP diminta mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik.
ICW turut meminta Presiden menghentikan pengadaan influencer yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran strategis kementerian serta memperkuat aturan pencegahan konflik kepentingan.
Raffi Ahmad juga diminta membuka informasi kepemilikan perusahaan dan menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi yang mencuat ke publik baru berasal dari Raffi Ahmad dan rekan-rekannya. Sementara penjelasan resmi dari KKP dan Kemendikbudristek terkait dasar penunjukan penyedia, proses pengadaan, kewajaran harga, serta mekanisme pertanggungjawaban anggaran masih diperlukan.
Terlebih, posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden dan keterkaitan perusahaannya dengan kontrak pemerintah menjadi aspek yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Publik tentu tidak cukup hanya menerima permintaan maaf dan pengumuman pengembalian dana.
Yang lebih penting adalah memastikan apakah seluruh proses pengadaan telah sesuai aturan, apakah negara memperoleh manfaat yang sepadan dengan anggaran yang dikeluarkan, serta apakah terdapat potensi konflik kepentingan dalam penunjukan penyedia.
Karena itu, penjelasan KKP dan Kemendikbudristek menjadi penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang kini berkembang di tengah masyarakat.(*)















