Proyek PLTT Thorcon di Pulau Gelasa Terancam Batal, Suherman Saleh Soroti Status Perusahaan dan Izin BAPETEN

Foto : Ilustrasi

Jakarta, Asatu Online – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) atau yang selama ini dikenal masyarakat sebagai PLTN di Pulau Gelasa, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, terancam gagal.

Kabar tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini menolak kehadiran proyek pembangkit listrik berbasis nuklir tersebut.

Pasalnya, PT Thorcon Power Indonesia, badan usaha lokal yang menjadi pelaksana proyek, dikabarkan telah dibubarkan dan memasuki proses likuidasi.

Wartawan senior Suherman Saleh menilai, kondisi tersebut menjadi tanda tanya besar terhadap kelanjutan proyek yang sejak awal menuai kontroversi di tengah masyarakat Babel.

“Saya mendapat informasi bahwa perusahaan yang akan membangun PLTT di Pulau Gelasa itu sudah bangkrut dan sedang dalam proses likuidasi. Artinya, rencana pembangunan proyek PLTT atau PLTN tersebut kemungkinan besar terancam batal,” kata Suherman Saleh, Jumat (20/11/2026).

Menurut Suherman, kabar tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan masyarakat. Apalagi, rencana pembangunan PLTT di Pulau Gelasa selama ini mendapat penolakan dari masyarakat pesisir dan sebagian masyarakat Bangka Belitung.

Ia menegaskan, dirinya juga menolak jika pembangkit listrik berbasis teknologi nuklir tersebut dibangun di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Soroti Izin BAPETEN

Selain persoalan status perusahaan, Suherman juga mempertanyakan sejauh mana perizinan proyek tersebut.

Ia menegaskan, persetujuan evaluasi tapak yang diberikan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) tidak dapat ditafsirkan sebagai izin untuk membangun ataupun mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir.

“Sampai saat ini BAPETEN baru memberikan persetujuan evaluasi tapak. Perlu ditekankan, persetujuan evaluasi tapak bukan izin membangun maupun izin beroperasi. Itu hanya tahapan untuk melakukan kajian kelayakan lokasi,” tegasnya.

Ketua Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) daerah Bangka Belitung itu juga mengingatkan masih ada sejumlah tahapan perizinan yang harus dipenuhi sebelum proyek dapat direalisasikan.

Di antaranya persetujuan lingkungan, AMDAL, izin konstruksi, izin operasi, serta kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

“Jangan sampai masyarakat mendapatkan pemahaman seolah-olah proyek tersebut sudah pasti dibangun hanya karena telah memperoleh persetujuan evaluasi tapak. Itu dua hal yang berbeda,” ujarnya.

Pertanyakan Tata Ruang Pulau Gelasa

Suherman juga menyoroti persoalan kesesuaian tata ruang Pulau Gelasa.

Menurut dia, kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi sektor perikanan dan pariwisata. Karena itu, rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis thorium harus diuji secara serius terhadap ketentuan tata ruang yang berlaku.

“Pulau Gelasa itu harus dilihat peruntukannya. Kalau berdasarkan tata ruang wilayah diperuntukkan bagi perikanan dan pariwisata, lantas bagaimana bisa diarahkan menjadi lokasi pembangunan PLTT? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya telah mempertanyakan kesesuaian lokasi pembangunan proyek tersebut.

Bagi Suherman, persoalan ini bukan sekadar investasi dan kebutuhan energi, melainkan menyangkut masa depan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta keberlangsungan mata pencaharian nelayan.

Belum Ada Kepastian Proyek Benar-Benar Batal

Diketahui, proyek PLTT Thorcon di Pulau Gelasa direncanakan memiliki kapasitas 500 megawatt (MW) dengan nilai investasi sekitar Rp17 triliun.

Namun, pembubaran badan usaha lokal PT Thorcon Power Indonesia tidak serta-merta membuktikan seluruh rencana proyek telah dibatalkan.

Pihak induk Thorcon sebelumnya disebut masih membuka kemungkinan melanjutkan proyek melalui pembentukan badan hukum baru dan pengurusan kembali perizinan yang diperlukan.

Dengan perkembangan tersebut, Suherman meminta pemerintah pusat, BAPETEN, dan kementerian terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai status perusahaan maupun kelanjutan rencana pembangunan PLTT di Pulau Gelasa.

“Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya. Pemerintah harus transparan. Apakah proyek ini benar-benar dihentikan atau masih akan dilanjutkan melalui perusahaan baru? Semuanya harus dijelaskan secara terbuka,” pungkasnya.(yn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *