Jakarta, Asatu Online – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memilih mundur dari jabatannya. FWK menilai langkah tersebut sebagai sikap kenegarawanan demi menjaga kepentingan bangsa dan menghindari potensi perpecahan politik.
Namun, FWK mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam dinamika politik di Istana. Ada persoalan yang dinilai jauh lebih mendesak untuk dikawal, yakni pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi FWK melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026).
Koordinator Nasional FWK, Raja Pane, mengatakan pengunduran diri secara sukarela merupakan pilihan patriotik yang patut diapresiasi karena menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Dengan pengunduran diri secara sukarela, Mas Gibran telah menunjukkan kelasnya sebagai patriot yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata Raja Pane saat membuka diskusi.
Wartawan senior HMU Kurniadi dalam diskusi tersebut mengungkapkan informasi mengenai dua nama berinisial S yang disebut-sebut berpeluang diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Informasi yang kami terima, ada dua nama dengan inisial S yang akan diusulkan Presiden kepada MPR. Mungkin tidak perlu menunggu tahun baru, Indonesia sudah punya wakil presiden baru,” ujar Kurniadi.
Meski demikian, dia menegaskan penentuan calon wakil presiden merupakan hak dan kewenangan konstitusional Presiden sesuai mekanisme yang berlaku.
Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun, juga menyambut baik perkembangan tersebut. Dia berharap proses politik berjalan tenang dan tidak memicu gejolak di tengah masyarakat.
Sementara itu, Koordinator FWK Yogyakarta, Sihono, mengingatkan pentingnya rekam jejak calon wakil presiden. Menurutnya, sosok yang nantinya mendampingi Presiden harus mampu menciptakan suasana sejuk dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Rekam jejak itu sangat penting,” tegas Sihono.
FWK Desak Kasus Penyadapan Dibongkar
Di tengah dinamika politik tersebut, HMU Kurniadi mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan dugaan penyadapan ilegal yang dinilainya belum terungkap secara menyeluruh.
Menurut Kurniadi, kasus tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut privasi, keamanan, dan hak konstitusional warga negara.
“Ketika publik asyik menyoroti drama Istana mengenai mundurnya Wapres Gibran, ada hal yang lebih mendesak untuk dikawal rakyat. Hal itu adalah kasus penyadapan yang seperti jalan di tempat,” ujarnya.
Kurniadi menyoroti paparan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang mengungkap adanya empat anggota Polri berpangkat jenderal yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan perkara tersebut.
Namun, dia menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Salah satunya menyangkut simpang siur informasi mengenai sekitar 6.000 orang yang disebut-sebut menjadi sasaran penyadapan.
“Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri telah memaparkan perkembangan penyidikan dan mengungkap empat polisi berpangkat jenderal yang ditahan serta ditetapkan sebagai tersangka. Namun, bagaimana dengan daftar sekitar 6.000 orang yang disebut menjadi sasaran penyadapan? Apa materi penyadapannya? Siapa pemberi perintah?” kata Kurniadi.
Dia menegaskan, pengusutan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka dari kalangan aparat kepolisian.
Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan penyadapan, bagaimana mekanismenya, siapa saja yang menjadi sasaran, serta untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan.
Menurutnya, apabila penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, tindakan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
Kurniadi juga meminta Presiden Prabowo memastikan Kapolri mengusut perkara tersebut sampai ke akar-akarnya.
“Jangan berhenti pada pelaku di lapangan. Harus dibongkar siapa pemberi perintah, siapa yang menggunakan hasil penyadapan, dan untuk kepentingan apa tindakan itu dilakukan,” tegasnya.
Singgung Hak Konstitusional Rakyat
Kurniadi mengingatkan bahwa persoalan penyadapan bukan sekadar masalah teknis penegakan hukum. Kasus tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Dia merujuk Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
“Persoalan penyadapan bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum. Ini menyangkut hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Jangan sampai instrumen penegakan hukum justru digunakan untuk melanggar hak-hak rakyat,” ujarnya.
Terkait kekosongan jabatan wakil presiden, Kurniadi juga mengingatkan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang MPR.
Karena itu, setiap proses pengisian jabatan harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
“FWK bersyukur apabila Wapres Gibran dengan besar hati memilih mengundurkan diri sehingga bangsa ini terhindar dari konflik yang tidak perlu. Namun, siapa pun yang diusulkan Presiden merupakan kewenangan Presiden. Yang terpenting, setelah dinamika politik di Istana selesai, Presiden segera bertindak menangani kepentingan rakyat banyak,” kata Kurniadi.
Diskusi tersebut diikuti sejumlah wartawan senior, pemimpin redaksi, dan pengurus FWK dari berbagai daerah.
Di antaranya Pemimpin Redaksi Koin24.co.id Berman Nainggolan, Pemimpin Redaksi Mitrapol sekaligus Ketua AMKI Dadang Rahmat, wartawan senior Juni Soehardjo, Pemimpin Redaksi Sudut Pandang Umi Syarifah, Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Jakarta Budi Nugraha, Pemimpin Redaksi Edisi Ilham Dhramawan, Pemimpin Redaksi Seputar Publik Rendy Herdiana, Koordinator FWK Yogyakarta Sihono, Koordinator FWK Kalimantan Barat Deska Iran Syafara, Koordinator FWK Jawa Barat Tatang Suherman, serta Hendry Ch Bangun.
Diskusi FWK menyimpulkan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan politik individu maupun kelompok.
FWK juga menegaskan pergantian kepemimpinan nasional harus berjalan sesuai konstitusi. Di sisi lain, penegakan hukum, khususnya pengusutan dugaan penyadapan ilegal, tidak boleh kehilangan prioritas.
Bagi FWK, persoalan politik di Istana dapat diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan. Namun, dugaan pelanggaran hak privasi rakyat harus mendapatkan kepastian hukum.
“Jangan sampai rakyat dibuat sibuk membicarakan siapa wakil presiden berikutnya, sementara hak konstitusional mereka atas privasi dan rasa aman justru tidak mendapatkan perlindungan,” demikian pesan yang mengemuka dalam diskusi FWK. (*)
