Jakarta, Asatu Online– Ketua Divisi Investigasi Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPIKPNPARI), Feriyandi SK .DM.Cpl, mendesak Subdirektorat III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya agar segera menuntaskan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Bufferstock Pengadaan Kasur di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2025.
Feriyandi menegaskan, laporan yang telah disampaikan sejak awal 2025 harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Menurutnya, penyelidikan yang sudah berjalan harus memberikan perkembangan dan kepastian hukum kepada pihak pelapor maupun masyarakat.
“Kami dari BPIKPNPARI meminta Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya agar serius dan profesional dalam menangani laporan dugaan korupsi pengadaan kasur di lingkungan Kementerian Sosial ini. Jangan sampai laporan yang sudah disampaikan sejak awal 2025 terkesan berjalan lambat tanpa kejelasan perkembangan penanganannya,” tegas Feriyandi, kepada rekan rekan media, Kamis (12/11/26)
Ia mengatakan, pengadaan barang yang menggunakan uang negara harus menjadi perhatian bersama. Apalagi, kegiatan bufferstock tersebut berkaitan dengan program perlindungan dan jaminan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Feriyandi meminta penyidik tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga mendalami seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, mekanisme tender atau pemilihan penyedia, kontrak kerja, hingga realisasi dan kualitas barang yang diadakan.
“Kalau memang ditemukan indikasi penyimpangan, kami berharap penyidik berani mengungkap secara terang benderang. Telusuri siapa saja yang terlibat, bagaimana proses pengadaan berlangsung, apakah barang sesuai spesifikasi, serta apakah anggaran negara telah digunakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Menurut Feriyandi penegakan hukum dalam perkara dugaan korupsi tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa BPIKPNPARI tidak bermaksud mengintervensi proses penyelidikan, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara.
“Kami tidak ingin ada laporan masyarakat yang akhirnya kehilangan kepastian hukum. BPIKPNPARI akan terus mengawal perkara ini sampai ada kejelasan. Uang negara adalah uang rakyat, sehingga setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Lebih lanjut, Feriyandi berharap Kapolda Metro Jaya memberikan perhatian terhadap penanganan laporan tersebut dan memastikan jajaran penyidik bekerja secara profesional, transparan, independen, serta akuntabel.
BPIKPNPARI Kawal Penegakan Hukum
Feriyandi menegaskan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara merupakan bagian dari komitmen BPIKPNPARI dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pihaknya berharap penyelidikan dugaan korupsi pengadaan kasur Kemensos Tahun Anggaran 2025 dapat segera memperoleh titik terang. Apabila ditemukan bukti yang cukup, proses hukum diharapkan dilanjutkan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
“Jangan biarkan dugaan penyimpangan anggaran negara tidak memiliki kejelasan. Kami ingin hukum benar-benar hadir untuk memastikan uang rakyat dikelola secara transparan dan bertanggung jawab,” tutup Feriyandi. (*)
