Asatu Online, Depok — DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Agustus 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna dan dihadiri Wali Kota Depok Supian Suri, Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah, unsur Forkopimda, kepala OPD, hingga para camat se-Kota Depok.
Pesan Presiden Prabowo agar birokrasi tidak dibuat rumit langsung mendapat respons dari Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari.
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai penyederhanaan birokrasi bukan hanya menyangkut kecepatan pelayanan publik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menutup celah praktik korupsi.
“Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” ujar Yeti usai rapat di Gedung DPRD Depok.
Menurut Yeti, birokrasi yang berbelit-belit berpotensi menciptakan ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Ia menyoroti pola pelayanan yang seolah menerapkan sistem satu pintu, tetapi pada praktiknya masih memiliki banyak jalur atau meja yang harus dilewati masyarakat.
“Kalau satu pintu banyak jendela, itu bukan hanya mempersulit. Tapi juga membuka peluang korupsi. Ini yang memang harus segera dirampingkan,” tegasnya.
Yeti menyebut setidaknya ada dua manfaat besar jika arahan Presiden tersebut benar-benar diterapkan pemerintah daerah.
Pertama, masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan transparan. Kedua, potensi kebocoran anggaran serta ruang terjadinya praktik korupsi dapat ditekan.
“Kalau prosesnya sederhana dan transparan, masyarakat tidak perlu mencari jalan lain untuk mendapatkan pelayanan,” katanya.
Ia juga menegaskan pemerintah daerah harus sejalan dengan kebijakan nasional yang telah disampaikan Presiden Prabowo.
“Sesuai yang sudah disampaikan Presiden Prabowo, seluruh kepala daerah otomatis harus mengikuti arahan beliau,” ujar Yeti.
Ketahanan Pangan dan Koperasi Merah Putih
Selain reformasi birokrasi, Yeti menilai terdapat dua pesan Presiden yang juga relevan untuk diterapkan di Kota Depok, yakni ketahanan pangan dan penguatan Koperasi Merah Putih.
Meski Depok merupakan wilayah perkotaan dan menjadi salah satu daerah penyangga Jakarta, menurut Yeti, ketahanan pangan tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Di Kota Depok kita harus mendukung dengan ketahanan pangan, meski kita daerah perkotaan,” ungkapnya.
Yeti juga menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap program Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, koperasi tersebut tidak seharusnya diposisikan sebagai pesaing ritel modern, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM.
“Seperti disampaikan Pak Presiden, Koperasi Merah Putih itu tolong dipahami bukan untuk menjadi pesaing dari ritel. Tapi menjadi sarana untuk memperkuat pelaku UMKM,” jelasnya.
Yeti berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak berhenti pada seremoni. Pesan Presiden harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di daerah.
Ia mendorong Pemkot Depok segera memperkuat pelayanan publik yang sederhana dan transparan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk tumbuh.
“Intinya, pemerintah harus hadir untuk memudahkan masyarakat. Ketika pelayanan dipermudah dan celah penyalahgunaan ditutup, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga akan semakin kuat,” pungkas Yeti. (jo)
