Jakarta, Asatu Online – Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) Provinsi DKI Jakarta mulai mengubah wajah organisasinya. IKAMA tak ingin lagi sekadar dikenal sebagai wadah silaturahmi dan pelestarian identitas kedaerahan. Di tengah dinamika Jakarta, organisasi ini menegaskan diri siap menjadi kekuatan sosial yang ikut mengambil bagian dalam pembangunan Ibu Kota.
Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) sekaligus pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKAMA DKI Jakarta di Jalan Madya Kebantenan No. 14, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (15/8/2026).
Mengusung tema “Merawat Budaya, Membangun Jakarta”, kegiatan tersebut dihadiri ratusan anggota IKAMA, para sesepuh, jajaran DPP IKAMA, ketua DPC se-DKI Jakarta, serta perwakilan IKAMA dari berbagai daerah hingga luar negeri.
Hadir antara lain Sesepuh IKAMA H. Muchaji, Ketua Umum DPP IKAMA HM Rawi, Sekjen DPP IKAMA H. Hanafi SF, S.Sos., Bendahara Umum H. Ach. Arif Efendi, MM, serta sejumlah tokoh nasional.
Dukungan jaringan organisasi juga terlihat dari kehadiran DPW IKAMA Jawa Timur, DPC Istimewa IKAMA Arab Saudi, dan DPC Istimewa IKAMA Jepang.
Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Ketua DPC PKB Bangkalan Syafiuddin Asmoro, SE., MH, Prof. Dr. KH. Abdul Wahid Maktub, serta Guru Besar Fakultas Hukum Unissula Semarang Prof. Dr. Bahtiyar Efendi, S.Pd., S.H., M.M., M.H.
Ketua Umum DPP IKAMA HM Rawi menegaskan bahwa organisasi harus bergerak lebih konkret dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. IKAMA didorong menjadi organisasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui program-program yang memiliki dampak nyata.
Arah tersebut diperkuat Sekjen DPP IKAMA H. Hanafi SF, S.Sos., yang menyebut IKAMA akan memperkuat gerak organisasi melalui lima pilar utama: pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, dan budaya.
Di sektor pendidikan, IKAMA mendorong pengembangan lembaga pendidikan formal maupun nonformal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Di bidang ekonomi, organisasi diarahkan membangun jaringan ekonomi berbasis komunitas. Kolaborasi antardaerah diharapkan mampu membuka peluang usaha, memperluas akses ekonomi, dan memperkuat kemandirian anggota.
Sementara sektor sosial menjadi bukti bahwa solidaritas IKAMA tidak boleh berhenti di internal organisasi. DPP IKAMA tercatat menyalurkan bantuan bernilai ratusan juta rupiah bagi korban bencana di Sumatera, Aceh, hingga Cianjur.
Bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong DPW IKAMA dari berbagai daerah, termasuk kontribusi IKAMA Saudi Arabia.
Tak kalah penting, IKAMA juga menempatkan sektor hukum sebagai agenda strategis. Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), organisasi berkomitmen menghadirkan pendampingan hukum secara gratis, baik dalam perkara litigasi maupun nonlitigasi.
Langkah itu diarahkan untuk membuka akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan yang kerap menghadapi persoalan hukum tanpa dukungan memadai.
Pesan paling kuat dari Rakerwil tersebut adalah perubahan paradigma terhadap keberadaan masyarakat Madura di Jakarta.
IKAMA tidak ingin masyarakat Madura hanya dikenal sebagai komunitas perantauan yang berkumpul ketika ada kegiatan budaya, keagamaan, atau organisasi. Masyarakat Madura didorong menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penonton.
Tema “Merawat Budaya, Membangun Jakarta” menjadi penegasan bahwa identitas Madura harus diterjemahkan menjadi energi positif bagi pembangunan.
Budaya harus melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Solidaritas harus memperkuat ekonomi. Kepedulian sosial harus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Sementara nilai hukum dan kebangsaan harus menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan lima pilar tersebut, IKAMA DKI Jakarta mengirim pesan tegas: masyarakat Madura di Ibu Kota bukan datang hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga datang untuk memberi kontribusi.
Namun, pekerjaan rumah IKAMA justru dimulai setelah panggung Rakerwil ditutup.
Sebab, ukuran keberhasilan organisasi bukan seberapa meriah pelantikan, bukan pula seberapa panjang daftar program yang tercantum di atas kertas.
Ukuran sebenarnya adalah seberapa jauh program tersebut menyentuh masyarakat dan menghasilkan perubahan.
Merawat budaya tanpa kontribusi hanya akan berubah menjadi nostalgia. Membangun Jakarta tanpa melibatkan seluruh kekuatan masyarakat juga berisiko berhenti sebagai slogan.
Karena itu, tantangan IKAMA DKI Jakarta ke depan sederhana tetapi berat: membuktikan bahwa lima pilar tersebut bukan sekadar janji organisasi, melainkan kerja nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Jakarta membutuhkan organisasi masyarakat yang tidak hanya pandai berbicara tentang identitas, tetapi berani bekerja untuk kepentingan publik.
Dan kini, IKAMA DKI Jakarta dituntut membuktikan bahwa slogan “Merawat Budaya, Membangun Jakarta” bukan sekadar tema acara – melainkan komitmen yang hidup di tengah masyarakat. (*)
