Pangkalpinang, Asatu Online — Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Otda) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Rabu (1/4/2026). Forum ini menjadi ajang penyampaian persoalan dan usulan strategis dari daerah ke pemerintah pusat.
Kegiatan digelar melalui Zoom Meeting di Smart Room Center (SRC) lantai II Kantor Wali Kota Pangkalpinang dan diikuti 11 kabupaten/kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) melakukan evaluasi kondisi daerah sekaligus menyerap kebutuhan riil pemerintah daerah.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, hadir bersama Sekretaris Daerah Mie Go dan Kepala Bapperida Yan Rizana. Ia menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang dihadapi Pemkot Pangkalpinang.
“Pertama, kami mengusulkan perlunya pelatihan dan diklat bagi kepala daerah. Saat ini kami masih baru sekitar lima bulan menjabat, sehingga pembekalan sangat dibutuhkan,” ujar Dessy.
Selain itu, Pemkot juga menyoroti persoalan umum yang dialami banyak daerah, yakni keterbatasan Transfer ke Daerah (TKD) dan tingginya beban belanja pegawai.
Tak hanya itu, Dessy juga menyinggung belum adanya kejelasan status usulan Pangkalpinang sebagai Kota Kepulauan. Usulan tersebut telah diajukan ke Badan Informasi Geospasial (BIG) sejak 2024, namun hingga kini belum mendapat tanggapan.
“Status Kota Kepulauan ini penting, mengingat Provinsi Bangka Belitung merupakan wilayah kepulauan. Namun hingga sekarang belum ada respons dari BIG,” katanya.
Di sektor ekonomi, Pemkot Pangkalpinang juga mendorong percepatan izin kawasan industri yang rencananya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hingga kini, proses perizinan di tingkat pusat masih berjalan.
“Kawasan industri ini sudah kami usulkan, namun izinnya masih berproses di pusat. Informasinya, saat ini baru sekitar 60 persen karena menunggu kebijakan dari pejabat terkait,” jelasnya.
Dessy berharap, seluruh usulan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, khususnya Dirjen Otda Kemendagri, agar pembangunan dan pengembangan Pangkalpinang tidak terhambat.
“Harapan kami, ada respons cepat sehingga program pembangunan di daerah bisa segera berjalan optimal,” tutupnya. (*)
