Banda Aceh, Asatu Online — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tahun 2026 di Gedung DPRA, Senin (6/4/2026). Rapat tersebut membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Dalam rapat paripurna tersebut, Mualem menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Aceh atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2025. Laporan tersebut juga menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.
Menurut Mualem, capaian pembangunan Aceh selama 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Aceh, DPR Aceh, Forkopimda, dan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Aceh tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dari sisi keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan kinerja fiskal yang cukup stabil sepanjang tahun 2025.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen. Angka tersebut mencerminkan pelaksanaan program pembangunan yang berjalan sesuai perencanaan anggaran.
Mualem juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Aceh yang mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh naik dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025.
Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai potensi peningkatan angka kemiskinan akibat dampak bencana yang terjadi di beberapa wilayah.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan di sektor ekonomi dan lapangan kerja.
Mualem menjelaskan, berbagai program strategis telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut meliputi pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, serta pemberian beasiswa bagi puluhan ribu siswa di Aceh.
Pemerintah Aceh juga membiayai jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta jiwa masyarakat. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik.
Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh mencatat realisasi investasi lebih dari Rp9 triliun. Peningkatan aktivitas ekspor juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Mualem menegaskan seluruh program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah berupaya memperkuat pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.
“Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif serta akuntabel, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Ia juga mendorong DPR Aceh dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dinilai menjadi kunci mewujudkan Aceh yang lebih maju.
Mualem berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga. Dengan sinergi yang kuat, pembangunan Aceh diharapkan berjalan lebih optimal, Islami, dan berkelanjutan. **
Penulis : Marwan
