Caption : Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mucthi, S.I.Kom
Kota Jantho, Asatu Online — Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mucthi, S.I.Kom menegaskan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memberikan manfaat nyata serta memiliki efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat Aceh Besar.
Menurutnya, belanja pemerintah tidak boleh sekadar habis secara administratif, tetapi harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Aceh Besar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Abdul Mucthi.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar Bappeda Aceh Besar di Aula BGTK Lubok, Kecamatan Ingin Jaya, Senin (31/3/2026).
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar penyusunan RKPD 2027 tidak hanya berorientasi pada tingginya serapan anggaran, tetapi juga fokus pada penyelesaian persoalan krusial seperti kemiskinan dan pengangguran.
“Kita jangan terjebak pada tingginya serapan anggaran, namun lupa pada persoalan utama seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Program pembangunan harus tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Musrenbang RKPD 2027 tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Besar yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada empat prioritas utama, yakni peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan dan stunting, penguatan ekonomi serta pendapatan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Wakil Bupati berharap adanya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan agar dokumen perencanaan pembangunan dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.
“Kami berharap adanya komitmen bersama secara berkelanjutan dan konsistensi dalam pelaksanaan dokumen perencanaan ini,” katanya.
Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar serius merespons setiap usulan dari Musrenbang gampong dan kecamatan, sehingga dapat dirumuskan menjadi kebijakan teknis yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Setiap hasil Musrenbang gampong dan kecamatan harus diperhatikan dengan baik agar dapat dirancang menjadi kebijakan teknis yang efektif dan efisien serta sesuai kapasitas keuangan daerah,” jelasnya.
Untuk memperkuat sinergi program pembangunan dan mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, Bappeda Aceh Besar menghadirkan sejumlah pakar sebagai narasumber, di antaranya Prof.Achmad Tjachja Nugraha dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Ir. Azanuddin Kurnia, serta Kabid Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Aceh Muhajir.
Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Besar.**
Penulis : Marwan
