BPI KPNPA RI Menilai Kejaksaan Terlalu Mendramatisir Soal Drone yang Melintasi Kejagung

Ketum BPI KPNPA RI Tebe Rahmad Sukendar (Foto : ist)

Jakarta, Asatu Online – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, menilai bahwa Kejaksaan Agung terlalu mendramatisir peristiwa drone yang melintasi gedung Kejaksaan, seolah-olah negara sedang dalam keadaan darurat.

Dalam keterangan persnya di kantor BPI KPNPA RI di Jakarta Barat, Tubagus Sukendar menyebutkan bahwa pemberitaan di media online mengenai drone yang mengitari kompleks Kejaksaan Agung pada Rabu malam (5/6/2024) terlalu didramatisir, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang hubungan antara Kejaksaan RI dan Kepolisian RI.

“Jangan membuat masyarakat bertanya-tanya, karena sebenarnya tidak ada masalah antara kejaksaan dan kepolisian,” jelasnya, Jumat (7/6/2024).

BPI KPNPA RI juga mencatat bahwa di berbagai media cetak, online, dan elektronik, Kapolri telah bertemu dengan Jaksa Agung dan menyatakan di depan media bahwa tidak ada polemik antara kejaksaan dan kepolisian.

“Kita juga mencermati pernyataan Menko Polhukam bahwa antara Jaksa Agung dan Kapolri tidak ada masalah. Jika Polri berniat mengintimidasi kejaksaan, tidak akan ada Menko Polhukam,” tambah Tubagus Sukendar.

Sebelumnya, Ketut menyatakan bahwa pihaknya tidak akan ragu menembak drone tersebut jika dianggap membahayakan. Menurutnya, drone yang membahayakan akan ditembak, apalagi Kejaksaan Agung memiliki pengamanan kantor.

“Kami punya pengamanan kantor terhadap drone. Jika membahayakan, kami tembak,” ujar Ketut pada Kamis, 6 Juni 2024.

Ketut mengungkapkan bahwa drone tersebut milik sebuah komunitas dan dikendalikan dari kawasan Blok M.

“Setelah dilakukan penindakan lebih lanjut, drone yang diamankan tersebut merupakan milik komunitas penerbang drone yang dikendalikan dari area sekitar Taman Literasi Blok M (di depan Gedung Utama Kejaksaan Agung),” jelasnya.

Saat ini, Ketua Umum BPI KPNPA RI juga telah mencari informasi ke pihak Brimob dan Mabes Polri, dan diperoleh jawaban bahwa tidak ada Brimob yang melakukan tindakan melawan hukum.

“Jika Brimob mau membuat kerusuhan, tidak sampai satu jam masalah akan selesai. Namun, semua ini tampaknya didramatisir,” pungkas Tubagus Sukendar. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *